REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor megapresiasi ketegasan sikap Pemerintah Indonesia terkait proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Sikap tegas ini menunjukkan kedaulatan Indonesia terhadap penguasaan sumber saya alamnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, Ketegasan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap PT Freeport Indonesia harus diapresiasi. GP Ansor akan mendukung sikap ini.
Sikap Pemerintah yang ‘ngotot’ menginginkan perubahan atas status Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan bentuk penguasaan negara dalam hal sumber daya alam agar lebih berkeadilan dan menguntungkan Indonesia.
“Sikap Pemerintah tersebut, seperti apa yang kami harapkan sejak awal,” ungkapnya, usai menghadiri rapat koordinasi hari lahir (harlah) ke-83 Ansor, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/3).
Yaqut juga menegaskan, keuntungan yang diberikan Freeport selama ini kepada negara masih jauh dari harapan. Terutama terkait kesejahteraan rakyat, sistem pengelolaan hingga penerimaan negara.
Langkah perubahan kontrak karya menjadi IUPK, menurut dia, tak lain agar pengelolaan lebih berkeadilan dan menguntungkan Indonesia. “Peran pemerintah dalam IUPK bakal lebih besar daripada KK yang menyetarakan kedua belah pihak,” tegas anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
