REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin mengevaluasi perizinan terkait masuknya kapal pesiar Caledonian Sky berukuran panjang 90 meter dan berbobot 4.200 ton yang kandas dan merusak ekosistem terumbu karang di Raja Ampat. "Saya bakal pastikan detail do and don't'-nya apa saja," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Rabu (16/3).

Perihal do and don't yang dimaksud adalah dalam rangka mengevaluasi ketentuan mengapa hingga kapal pesiar berukuran sangat besar itu dapat masuk ke dalam kawasan konservasi laut. Dari informasi yang dihimpun pihaknya, Brahmantya mendapatkan keterangan Caledonian Sky dapat masuk setelah memperoleh perizinan dari syahbandar di Pelabuhan Jayapura.

Brahmantya, berpendapat kapal dengan ukuran yang sangat besar seperti Caledonian Sky itu seharusnya berlabuh saja di Pelabuhan Sorong. Selanjutnya, para penumpang yang ingin ke kawasan konservasi Raja Ampat dapat melakukannya dengan kapal yang berukuran lebih kecil.

Dia juga menginginkan bahwa ke depannya aturan terkait masuknya kapal ke kawasan konservasi Raja Ampat dapat dilakukan dengan tegas dan hingga ke rinciannya secara jelas seperti kapal yang diperbolehkan harus memiliki rute tetap untuk keluar masuk dari kawasan tersebut.

Kandasnya kapal Caledonian Sky, Sabtu (4/3), yang dinahkodai oleh Kapten Keith Michael Taylor ini menimbulkan dampak kerusakan terumbu karang yang luar biasa.

Investigasi awal yang dilakukan oleh pemerintah setempat menunjukkan bahwa terumbu karang yang rusak luasnya mencapai sekitar 1.600 meter persegi.

Parahnya, terumbu karang yang rusak itu berada tepat di jantung Raja Ampat, sebuah pusat keanekaragaman hayati laut.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo menginginkan kasus kerusakan terumbu karang di kawasan Raja Ampat akibat kandasnya kapal MV Caledonian Sky itu dapat segera diusut tuntas oleh pihak terkait. "Perlu diselidiki, mengapa kapal pesiar itu sampai kandas di perairan yang dangkal," kata Rahmad Handoyo.

Menurut politisi PDIP, hal yang harus diselidiki itu antara lain untuk mengetahui apakah kejadian tersebut akibat keteledoran sang nakhoda atau ada hal lainnya.

Rahmad juga menyesalkan insiden yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang tidak ternilai harganya sehingga ke depan pemerintah juga harus lebih keras menjaganya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika