REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) pada pekan kedua Maret 2017. Dalam kunjungannya, Sri Mulyani mengaku ditanya soal kondisi terkini soal perundingan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia.
Sri mengatakan pertanyaan tersebut muncul dari kalangan investor. Tentunya para investor ingin memastikan iklim investasi di Indonesia masih kondusif.
"Ada beberapa sektor yang ditanyakan. Tentu misalnya soal sektor pertambangan, termasuk negosiasi Freeport. Menjadi salah satu pertanyaan," ujar Sri di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Senin (13/3).
Sri melanjutkan, ia kemudian menjelaskan kepada para investor bahwa proses negosiasi sudah diatur dalam Undang-Undang yang ada dan masa transisi pengelolaan kepada pemerintah Indonesia memang harus dilakukan. Ia juga menyebutkan kepada investor bahwa pembahasan antara Freeport dan pemerintah dilakukan secara formal.
Meski sempat ditanya soal Freeport, Sri mengungkapkan bahwa investor forum yang ia hadiri di AS pekan lalu lebih membahas soal surat utang pemerintah Indonesia. Pertemuan dilakukan bersama dengan para bond holder.
Sri mengaku, ia sempat menjelaskan tentang kondisi ekonomi makro Indonesia dan respons yang diberikan oleh bond holder cukup positif. Sejumlah parameter yang dilihat oleh para pemegang bond holder di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, rasio utang, dan cadangan devisa.
"Mereka menganggap Indonesia memiliki suatau perekonomian yang relatif lebih baik dari negara-negara lain. Mereka senang bisa beli bond Indonesia karena dianggap stabil dan memiliki value baik," katanya.
Selain soal Freeport dan pembahasan soal surat utang, para bond holder juga menanyakan kepada Sri soal kesiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS. Tak hanya itu, Sri juga mengaku ditanya soal kesiapan pemerintah apabila penerimaan pajak tidak tercapai lagi seperti tahun lalu.
"Ya seperti tahun-tahun sebelumnya, apa yang akan dilakukan. Bagaimana jika defisit dinaikkan, bagaimana pemerintah harus membayar," katanya.
Sri menambahkan, ia berupaya untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi saat ini dan dikorelasikan dengan proyeksi ke depan. Pada intinya, lanjut Sri, investor merasa nyaman dengan raihan pemerintah Indonesia dalam menjaga kondisi makro ekonomi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika