REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meminta pemerintah untuk menyelesaikan berbagai hambatan ekspor furnitur dan kerajinan dari kayu dan rotan. Sehingga, target peningkatan nilai ekspor hingga 5 miliar dolar AS dalam 3,5 tahun ke depan dapat dicapai.
Banyaknya regulasi yang dinilai menghambat ekspor furnitur dan kerajinan ini pun dikeluhkan oleh pengusaha dari berbagai daerah. Pada 2015, nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai 2,6 miliar dolar AS.
"Kita juga harus terus memangkas regulasi-regulasi. Oleh karena itu HIMKI mengundang Menteri Dalam Negeri supaya aturan-aturan di daerah tidak dipelintir-pelintir, ada pungli yang dibungkus dengan regulasi," ucap Ketua Umum HIMKI Soenoto pada Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017, di Jakarta Inernational Expo (JIE), Sabtu (11/3).
Berdasarkan rilis resmi Istana, Soenoto menyampaikan regulasi-regulasi yang menghambat tersebut tidak hanya berada di Kementerian Dalam Negari. Ia pun optimistis jika hambatan tersebut sudah dibenahi maka target nilai ekspor sebesar 5 miliar dolar AS dapat tercapai. "Saya pertaruhkan, kalau 3,5 tahun lagi 5 miliar tidak tercapai, saya mundur dari ketua umum HIMKI," ucap Soenoto.
Soenoto mengingatkan keberhasilan negara tetangga dalam mengekspor furnitur. Seperti halnya Vietnam yang merupakan negara yang baru merdeka pada 1976 dengan jumlah penduduk hanya 2/6 dari jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayahnya hanya 1/6 luas wilayah Indonesia, namun memiliki nilai ekspor furnitur hingga 6 miliar dolar AS.
"Ini memalukan sekaligus memilukan. Tapi kami, khususnya dari HIMKI yakin 1.000 persen dengan Presiden Jokowi, Menteri Perindustrian-nya Pak Airlangga Hartarto. Insya Allah target 5 miliar dolar AS akan tercapai," ujarnya.
Menanggapi keluhan dari Ketua Umum KIMKI tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan antara asosiasi, menteri-menteri, bahkan dengan dirinya selaku Presiden memang perlu dilakukan.
"Saya kira masalah-masalah itu akan kita selesaikan dengan baik. Tanpa ketemu, terutama pelaku-pelaku usaha, saya kira sulit kita mencarikan solusi," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Presiden karena memang masih banyaknya masalah yang menghambat pelaku usaha sehingga perlu dicarikan solusi, termasuk pemberian insentif bagi industri di Tanah Air. "Itulah yang sedang kita proses, kita lakukan, ada yang sudah (diperbaiki). Hal berkaitan produksi, produktivitas, dan ekspor, inilah yang akan terus kita dorong," jelasnya.
Untuk mewujudkan nilai ekspor furnitur dan kerajinan senilai 5 miliar dolar AS, Jokowi menyampaikan akan segera dilakukan pertemuan antara Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri BUMN, dan Kepala Bekraf pada pekan depan.
"Akan kita kumpulkan, agar nanti yang disampaikan ketua HIMKI, masalah yang berkaitan dengan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Hambatan perpajakan nanti akan kita bicarakan dan selesaikan," kata Jokowi.
Pertemuan ini perlu cepat dilakukan mengingat industri furnitur dan kerajinan ini menggunakan bahan baku 100 persen dari Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja, dan produknya berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
