REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 250 pekerja PT Freeport Indonesia menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bilangan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Angka ini diprediksi bertambah hingga Rabu (8/3) besok bila hingga sore ini Menteri ESDM Ignasius Jonan enggan bertemu mereka untuk melakukan dialog.
Koordinator aksi, Frederikus Magai yang juga berstatus sebagai karyawan PT Freeport Indonesia menjelaskan bahwa peserta aksi adalah gabungan dari karyawan yang sudah dirumahkan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan karyawan yang masih bekerja di PTFI. "Kami semua tergerak untuk datang ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib kawan-kawan kami," ujar Frederikus, Selasa (7/3).
Frederikus meminta pemerintah untuk menyelesaikan polemik dengan PTFI secara bijaksana tanpa melupakan nasib para karyawannya. Ia menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Minerba membuat perusahaan praktis tak bisa melanjutkan aktivitas ekspor konsentrat tembaga. Beleid itu juga meminta PTFI untuk mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bila ingin melanjutkan kegiatan ekspor.
"Kami berharap segera menyelesaikan perundingan bersama PT Freeport Indonesia, agar perusahaan dapat kembali beroperasi secara normal, dengan mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak," ujar dia.
Frederikus mengungkapkan, aksi yang diikuti oleh ratusan pekerja dan eks-pekerja Freeport ini murni dibiayai oleh masing-masing peserta aksi. Ia menegaskan, karyawan yang melakukan aksi ke Jakarta rela mrogoh kocek rata-rata Rp 500 ribu per orang untuk bisa membiayai akomodasi ke Jakarta. Meski begitu, ada sejumlah orang yang rela memberikan sumbangan lebih agar aksi bisa terlaksana. Bahkan, meski perjalanan dari Mimika ke Jakarta menggunakan pesawat perusahaan, mereka tetap membayarnya. Masing-masing karyawan bahkan rela mengajukan cuti untuk bisa mengikuti aksi yang dilakukan di Kementerian ESDM.
"Tidak benar kalau kami dimodali oleh PT Freeport. Kami ke sini sendiri. Atas kesadaran sendiri," ujar dia.
Sebelumnya, Bupati Mimika Papua Eltinus Omaleng menyebutkan bahwa ada indikasi bahwa aksi yang dilakukan oleh Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) dibiayai oleh PT Freeport Indonesia. Ia menilai, aksi tersebut dilakukan demi menekan pemerintah atas langkah PT Freeport Indonesia yang me-PHK karyawannya.
"Kalau bicara tentang hari ini, itu menyangkut perut, makan dan air, demo itu. Mereka ini aktif Freport, dipakai Freeport, dibiayai tiket akomodasi dan lain-lain, sehingga hanya kepentingan perut," kata Eltinus di Kementerian ESDM, Selasa (7/3).
Hingga berita ini dibuat, peserta aksi masih berkumpul di depan gerbang barat Kementerian ESDM. Mereka menyerukan agar Menteri ESDM Ignasius Jonan mau melakukan mediasi dan berdialog langsung dengan mereka. Mereka berjanji untuk membubarkan diri pukul 16.00 Wib sesuai dengan izin yang diberikan dan akan kembali melanjutkan aksinya pada Rabu (8/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
