REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk berpartisipasi dalam upaya evaluasi dan perbaikan penggunaan anggaran. "Jadi effort untuk perbaiki anggaran itu tidak pernah lelah. Itu tidak hanya bisa satu tim, tetapi seluruh K/L juga ikut berpartisipasi dalam pertanggungjawaban anggaran," kata Sri dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 di Jakarta, Selasa (28/2).

Menkeu yakin anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan ekonomi yang baik, tetapi juga martabat suatu bangsa. "Suatu perencanaan penggunaan anggaran yang amburadul menggambarkan negara yang amburadul, kami tidak rela Indonesia dianggap negara yang tidak diurus secara serius," ucap dia.

Sri mengatakan penganggaran kementerian dan lembaga yang konsisten dengan tujuan pembangunan nasional menjadi penting, sehingga kementerian dan lembaga diharapkan tidak seenaknya dalam membuat perencanaan. Menkeu terutama menyoroti revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) ketika penganggaran mulai dijalankan.

"Apakah sengaja dibuat asal agar jalan dulu, lalu dibuat saja yang bagus-bagus supaya Kemenkeu dan Bappenas setuju lalu direvisi seenaknya sendiri? Ini yang akan memengaruhi daya instrumen fiskal untuk mencapai tujuan nasional," kata Sri.

Dia menjelaskan revisi DIPA tersebut menggambarkan buruknya perencanaan dan komitmen perencanaan nasional karena teralih untuk tujuan lain, dan semakin besar anggaran menggambarkan kemungkinan terjadinya inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu. Pada APBN 2017, telah ditetapkan belanja negara sebesar Rp 2.080,5 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika