Selasa 28 Feb 2017 13:38 WIB

Papua Minta Saham Freeport 20 Persen, Luhut: Nggak Mungkin Lah

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Penambangan PT Freeport di Papua
Penambangan PT Freeport di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengkaji beberapa opsi yang akan dipakai untuk menyerap divestasi saham Freeport. Selain mengedepankan opsi holding tambang, Pemerintah juga sedang mengkaji kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua untuk menyerap saham Freeport.

Menurut Luhut, Papua akan mendapatkan sebagian saham dari 51 persen divestasi saham yang harus dilepas oleh Freeport. Meski begitu, ia mengatakan belum bisa menyebutkan berapa persen bagian saham yang akan diberikan kepada Pemda Papua.

Luhut menjelaskan, akan ada mekanisme yang mengatur hal tersebut. Saat ini pemerintah sedang menghitung dan mengevaluasi terkait rencana divestasi saham tersebut.

LIhat juga: Pemerintah Siapkan Inalum untuk Ambil Saham Freeport

Lebih lanjut ia menuturkan, dari 51 persen yang akan dilepas oleh Freeport akan dibagi apakah melalui skema holding, atau opsi lain. Dari keseluruhan 51 persen tersebut nantinya Papua akan mengambil alih beberapa persen.

"Jumlahnya belum, mereka minta 10 sampai 20 persen, tapi nggak mungkinlah, kita lihat nanti. Tapi pasti akan dapat, berapanya nanti biar pak ESDM yang hitung," ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/2).

Sejauh ini, Luhut menjelaskan, pemerintah sedang membahas terkait mekanisme holding dan opsi lain untuk menyerap saham Freeport. Senin (27/2) malam, Luhut mengatakan pemerintah masih menghitung aset BUMN tambang agar bisa menjadi pertimbangan seberapa kuat BUMN tambang bisa menyerap divestasi Freeport.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement