REPUBLIKA.CO.ID,  AMBON -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, ketidakadilan sosial dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, namun juga di sejumlah negara lainnya termasuk negara maju sekelas Amerika Serikat (AS).

Menurut Kalla, Indonesia telah menetapkan keadilan sosial sebagai suatu falsafah yang tinggi untuk bangsa ini. Keadilan sosial juga sudah tertuang dalam Pancasila yang menjadi dasar negara, namun pelaksanannya masih sulit.

"Saya sependapat dengan banyak pembicaraan bahwa Pancasila bukan tidak dilaksanakan, hanya sila ke lima yang paling sulit dan paling telat kita laksanakan," kata Kalla ketika menutup Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku, Ahad (26/2).  

Kalla mengatakan, sangat tepat bahwa Tanwir Muhammadiyah 2017 ini mengambil tema kedaulatan dan keadilan sosial menuju Indonesia berkemajuan. Keadilan sosial yang ingin dicapai oleh Indonesia yakni semua kalangan dapat menikmati kebahagiaan secara bersama-sama, dan tidak dinikmati oleh sebagian kecil saja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa gini ratio berada di kisaran 0,4 persen, dan ini didorong oleh konsumsi. Akan tetapi, ketimpangan pendapatan lebih tinggi yakni mencapai 0,7 persen.

"Baru kita baca beberapa hari kemarin bahwa empat orang kaya bisa sama dengan satu juta orang tidak mampu pendapatannya. Banyak sekali data yang dapat kita simpulkan bahwa bangsa ini mempunyai tingkat keadilan yang sangat rentan," kata Kalla.

Berbagai macam konflik yang terjadi di Indonesia, menurut Jusuf Kalla, bukan dilatarbelakangi oleh agama namun disebabkan adanya ketidakadilan dari berbagai sisi misalnya ketidakadilan politik maupun ekonomi. Kalla mencatat, selama Indonesia merdeka ada 15 kali konflik besar yang disebabkan oleh ketidakadilan terutama konflik antardaerah.

"Orang banyak mengira bahwa di Poso itu konflik agama, itu hanya akibat saja karena adanya kesenjangan politik dan kesenjangan ekonomi," ujar Kalla.

Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menurunkan tingkat kesenjangan terutama di bidang ekonomi. Misalnya saja, pemerintah telah memberikan subsidi pada masyarakat yang membutuhkan, pelayanan kesehatan, memberikan kredit murah kepada pengusaha kecil atau KUR.

Namun, upaya-upaya pemerintah saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat kesenjangan. Kalla menambahkan, agar dapat menurunkan kesenjangan dan menciptakan keadilan perlu peran dari masyarakat dalam hal ini komunitas-komunitas agama karena Indonesia merupakan negara yang besar dan berdaulat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika