REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menilai, program pemerintah untuk menekan angka ketimpangan ekonomi di masyarakat sangat bergantung pada stabilitas makro ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, lanjutnya, upaya untuk menekan ketimpangan juga akan terpengaruh oleh iklim politik dan stabilitas keamanan secara umum di Indonesia.
Mirza menambahkan, tak mudah memang untuk mengejar pemerataan kue pertumbuhan ekonomi. Setelah stabilitas ekonomi bisa diraih, menurut Mirza, masih harus diikuti dengan program-program pemerintah yang sifatnya inklusif dan merata.
"Tapi enggak bisa pemerataan dan inklusif kalau situasi makronya goyang terus. Situasi makronya harus stabil makanya bicara fiskal yang baik kebijakan moneter yang prudent," ujar Mirza, Jumat (24/2).
Ia menyebutkan, gerakan nontunai merupakan salah satu cara pemerintah untuk bisa menyentuhkan masyarakat di daerah terpencil dengan fasilitas keuangan dan perbankan.
Sebelumnya, International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) dan Oxfam. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa kekayaan yang dimiliki 4 miliarder terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin di Indonesia. Kondisi mencerminkan betapa timpangnya pemerataan kue pertumbuhan ekonomi.
Kementerian keuangan mencatat bahwa di periode 2011-2012, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi 0,16 persen kemiskinan. Namun saat ini, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu mengurangi 0,033 persen kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
