REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Alam, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perusahaan milik negara atau BUMN menjadi salah satu pemeran penting dalam menyerap disvestasi saham yang harus dilepas oleh Freeport. Ia menilai, bentukan holding tambang menjadi salah satu cara agar pemerintah bisa mengambil alih renggutan Freeport selama ini.
Ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Luhut mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan kajian untuk menyiapkan kekuatan dalam negeri untuk bisa mengambil alih tambang Grasberg. Ia menilai, BUMN bisa mengambil peran untuk bisa melakukan strategi menyiapkan pengelolaan Freeport.
Luhut menjelaskan, persoalan perjanjian dan agreement saat ini masih dibawah komando Ignasius Jonan selalu Menteri ESDM. Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih memegang komitmen agar Freeport tetap berkewajiban memenuhi seluruh kewajibannya yang selama ini sudah tertera dalam Kontrak.
Ia menilai Freeport juga tetap harus mematuhi aturan yang saat ini sudah dibuat oleh Pemerintah. "Ini sedang diurus oleh Menteri ESDM, pak Jonan, saya kira semua masih bisa berjalan dengan baik," ujar Luhut, Jumat (24/2)
Untuk ancaman PHK, Luhut mengatakan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri pada Sabtu (25/2) atau Minggu (26/2) akan mengunjungi Freeport dan melihat seberapa penting isu soal PHK yang akan dilakukan oleh Freeport. Luhut mengatakan, hal itu menjadi salah satu langkah untuk bisa menentukan langkah selanjutnya.
"Besok atau lusa pak Menaker akan kesana liat keadaan," ujar Luhut.
Terkait serapan disvestasi saham yang harus dilimpahkan Freeport ke Indonesia sebesar 51 persen, Luhut mengatakan kekuatan BUMN bisa digunakan sebagai penyerap. "Kita punya Inalum, dan Holding BUMN bisa menyerap ini. Ini kita lagi kaji," ujar Luhut.
Ia mengatakan ada beberapa opsi untuk pemerintah bisa mengelola disvestasi saham Freeport 51 persen ini. Pertama soal Konsorsium dan Inalum yang akan mengelola disvestasi tersebut.
"Kita sanggup lah garap ini semua, bisa konsorsium bisa Inalum, ini sedang kami kaji," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika