Kamis 23 Feb 2017 13:45 WIB

Pemerintah Dinilai Belum Fokus Tuntaskan Ketimpangan Ekonomi

Rep: Amri Amrullah/ Red: Ilham
Ilustrasi ketimpangan ekonomi.
Foto: Republika/Agung Supri
Ilustrasi ketimpangan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam menilai pemerintah belum fokus untuk menuntaskan persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Fraksi PKS, kata dia, sudah sejak tahun lalu membahas permasalahan ini.

"Tapi sepertinya belum ada langkah-langkah nyata dari pemerintah, khususnya pemangku kebijakan moneter dan fiskal, yang fokus pada menuntaskan ketimpangan ekonomi ini," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR dalam sambutan di acara FGD 'Indonesia Darurat Ketimpangan Ekonomi' di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Rabu (22/2).

Hal itu dibuktikan dengan hasil riset lembaga Credit Suisse dalam "Global Wealth Report 2016”, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi di dunia. Dalam laporan itu menyebut, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset secara nasional. 

"Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampir 7.000 triliun. Itu hampir 50 persennya hanya dikuasai beberapa segelintir orang di republik ini," kata Ecky. 

Adanya ketimpangan yang besar itu, kata Ecky, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum. "Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 195, termaktub bahwa Keadilan Sosial. Jadi Keadilan Sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya. 

Oleh karena itu, Ecky berharap pemerintah harus lebih fokus dan serius untuk menghapuskan ketimpangan ekonomi ini, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter. 

Ketimpangan yang diukur dari Gini Ratio memiliki tren yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2014. Bahkan, saat fenomena krisi moneter di tahun 1998, Gini Ratio Indonesia hanya berada pada kisaran 0,36 persen. Gini Ratio Indonesia mulai tumbuh di angka 0,4 persen sejak tahun 2014 dan cenderung tidak ada perubahan hingga saat ini.

Di atas Indonesia, Rusia menjadi perekonomian yang paling timpang, dengan penguasaan aset hingga 74,5 persen, disusul India (58,4 persen), dan Thailand (58 persen). Melengkapi 10 besar perekonomian tertimpang di dunia, persis di bawah Indonesia adalah Brazil (47,9 persen), Cina (43,8 persen), Amerika Serikat (42,1 persen), Afrika Selatan (41,9 persen), Ceko (38,65 persen), dan Meksiko (38,2 persen).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement