REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoromengatakan,program Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, tetapi tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.
Selama ini, lanjut Bambang, permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN). Pemerintah butuh sumber-sumber pendanaan non-anggaran pemerintah karena ruang fiskal APBN yang terbatas.
"Kita manfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana pensiun dan asuransi," kata Bambang melalui siaran pers, Senin (20/2).
Mantan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan, pembiayaan infrastruktur dengan skema PINA sangat penting untuk mengoptimalkan peran BUMN dan swasta dalam pembiayaan pembangunan. Menurutnya, BUMN dan swasta dapat berperan dalam pemenuhan 58,7 persen atau sebesar Rp 2.817 triliun pada RPJMN 2015-2019.
Pembiayaan infrastruktur melalui skema PINA juga dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan. “Urgensi lainnya adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek prioritas,” tutur Bambang.
Tidak semua proyek infrastruktur dapat dibiayai melalui skema PINA. Bappenas telah menetapkan empat kriteria proyek yang dapat dibiaya melalui skema PINA yaitu proyek yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan, proyek yang memiliki kelayakan komersial, proyek yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, serta proyek yang telah memiliki kesiapan.
Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan Tol senilai Rp 70 triliun, di mana lima diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun dari kebutuhan Rp 16 triliun.
Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika