REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah mulai mempercepat pengerjaan empat flyover atau jalan layang yang melintasi perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Tegal dan Brebes, Jawa Tengah. Proyek yang menelan biaya Rp 380 miliar ini sebelumnya sempat mundur penggarapannya lantaran sulitnya pembebasan lahan. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku optimistis bahwa pembangunan jalan layang bisa rampung sebelum periode mudik Lebaran 2017.
"Hadiah Lebaran lah," ujar Basuki di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Kamis (15/2).
Basuki mengatakan, tender pengerjaan proyek jalan layang ini dilakukan pada November-Desember tahun lalu. Keempat jalan layang yang akan dibangun merupakan perlintasan sebidang kereta api di Dermoleng dan Kretek Brebes serta Klonengan dan Kesambi di Tegal.
Perkembangan pembangunannya diakui Basuki memang sedikit lambat. Selain karena alasan lahan, keterlambatan juga disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Januari-Februari ini.
"Namun rencananya akhir bulan ini semua bidang selesai dan Anda dengar sendiri pekerjaan dua shift, walaupun hujan jalan terus. Dan semuanya, pelaksana ada Adhi Karya, Hutama Karya, dan Brantas Abhipraya sepakat masih pegang schedule, awal Juni bisa diselesaikan," jelas Basuki.
Perkembangan pengerjaan Dermoleng sudah mencapai 8,8 persen atau lebih cepat dari rencana awal. Sementara, pengerjaan jalan layang Klonengan sudah mencapai 11,9 persen, Kesambi baru 6,2 persen, dan jalan layang Kretek 2,3 persen.
Sayangnya, pengerjaan keempat jalan layang ini masih terhambat pembebasan lahan. Ditjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V mengungkapkan, masih ada tujuh bidang lahan yang belum dibebaskan untuk proyek jalan layang Dermoleng di Brebes. Sementara, dua bidang lahan masih tersisa untuk jalan layang Klonengan di Tegal. Untuk jalan layang Kretek, Brebes dan Kesambi, Tegal, masing-masing masih menunggu pengumuman pembebasan lahan.
Basuki menjanjikan akhir Februari ini masalah lahan bisa rampung. Ia menginstruksikan untuk tidak mempercepat proses administrasi bila lahan yang masih belum bebas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Perhutani.
Pemerintah sudah mengoordinasikan soal pembebasan lahan dengan BUMN agar proyek pemerintah bisa cepat dikerjakan. Targetnya, keempat proyek jalan layang tersebut bisa kelar pada Juni 2017 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
