REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat lima perusahaan masuk dalam daftar (pipeline) penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).
"Ada lima perusahaan di pipeline IPO. Perusahaan itu di antaranya bergerak di sektor energi, ritel, pariwisata atau perhotelan, dan air minum," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat di Jakarta, Jumat (10/2).
Ia mengemukakan, perusahan sektor energi, yakni PT Terragra Asia Energy yang fokus pada proyek mini hydro, PT Bintraco Dharma merupakan agen penjual kendaraan bermotor roda empat yang beroperasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan perusahaan yang menjalankan bisnis perhotelan di Bali. "Ini bagus karena ada perusahaan yang fokus pada energi terbarukan, hotel, ritel meski belum masuk dalam perusahaan berskala besar. Jadi, pasar modal bisa mmfasilitasi perusahan-perusahaan menengah dan kecil," katanya.
Ia mengemukakan bahwa perusahaan yang merencanakan untuk melakukan IPO akan melepas sekitar 20 persen sahamnya ke publik, dana yang diraih dari hasil aksi korporasi itu akan digunakan untuk ekspansi bisnis. Untuk perusahaan BUMN maupun anak usaha, Samsul Hidayat mengatakan bahwa pihaknya juga masih terus mendorong pelaksanaan IPO sehingga dapat lebih mengembangkan bisnisnya lebih luas dan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). "Kami sangat mendorong BUMN maupun anak usahanya untuk menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan bahwa pihaknya juga telah meminta kepada pemerintah untuk mendorong perusahaan yang aset dan pendapatannya berasal dari dalam negeri untuk melaksanakan IPO. "Tidak elok kalau pendapatan dan aset diraih di Indonesia, tetapi sahamnya tercatat di bursa luar negeri. Seluruh rakyat Indonesia juga harus menikmati ini. Saya meminta tolong pemerintah untuk memaksa mereka listed di sini," katanya.
Dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2017, BEI menargetkan pelaksanaan IPO sebanyak 35 perusahaan. Target itu dibuat dengan mempertimbangkan adanya peningkatan perekonomian nasional pada 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
