REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera merevitalisasi sebanyak 76 bandar udara berukuran landasan pacu (run way) 800-1.000 meter hingga lima tahun ke depan, dengan melibatkan sejumlah perusahaan. Upaya revitalisasi bandara itu meliatkan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), PT Angkasa Pura I-II, PT Dirgantara Indonesia, dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan.
"Revitalisasi bandara kelas IV ini dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi, populasi penduduk yang tinggi dan memiliki potensi pasar ekspor," kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/1).
Menurut Arif, pihaknya sedang melakukan eksplorasi bandara mana saja yang masuk dalam program revitalisasi terutama bandara yang selama ini tidak tergarap dengan baik padahal memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ia menjelaskan, bandara yang akan dikembangkan tersebut antara lain, di bandara Muara Teweh, Tanjung Enim, Karimun Jawa, Pulau Seram.
"Dari 76 bandara yang masuk dalam program revitalisasi, sebanyak 16 di antaranya siap dikembangkan dalam waktu dekat. Selebihnya ditargetkan tuntas dalam lima tahun," katanya.
Ke-76 bandara tersebut dapat dikembangkan layanan penerbangan sekitar 106 rute, mulai dari bandara besar ke bandara kecil dan rute bandara kecil ke bandara kecil lainnya. Ia menambahkan, sinergi BUMN tersebut juga menyiapkan pesawat yang memiliki kemampuan mendarat dalam panjang bandara berukuran pendek atau short take off landing (stal).
"Dibutuhkan pesawat yang mampu 'stal'. Biasanya pesawat ini berkapasitas maksimal 50 orang penumpang," ujarnya.
Meski begitu, Arif tidak merinci lebih lanjut soal jenis dan nama pabrikan pesawat yang akan digunakan pada program revitalisasi bandara tersebut. "Bisa saja diterbangi pesawat jenis CN 245, tapi itu soal spesifikasi saja, yang penting bagaimana daerah-daerah tersebut bisa dilayani oleh Garuda yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Arif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
