REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Aneka Tambang (ANTAM) siap membeli saham PT Freeport Indonesia hasil divestasi. Perusahaan tambang pelat merah ini sudah siap untuk melakukan perencanaan dan strategi pengelolaan jika memang harus mengelola 51 persen saham yang akan dilepas Freeport.
Direktur Utama Antam, Teddy Badrujaman mengatakan, pihaknya sejak dulu sudah siap jika memang pemerintah menunjuk Antam untuk bisa melakukan aksi korporasi untuk mengelola saham Freeport yang menjadi hak negara. Merujuk keluarnya PP Nomor 1 Tahun 2017 terkait pelaksanaan kegiatan usaha tambang, Freeport diwajibkan melepas sahamnya sebesar 51 persen kepada pemerintah indonesia.
"Kita sudah siap dari dulu sebenarnya, namun kami masih menunggu arahan pemerintah skemanya mau dibuat seperti apa," ujar Teddy saat dihubungi Republika, Senin (23/1).
Teddy mengatakan pihaknya sepakat atas aturan tersebut. Mengingat Antam juga merupakan perusahaan tambang yang harus menuruti peraturan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan disvestasi saham Freeport nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Nilai 51 persen dari total investasi Freeport nantinya pemerintah akan menunjuk apakah BUMN atau dilepas di lantai bursa melalui IPO.
Luhut menjelaskan skema divestasi saham Freeport, pertama, diambil alih oleh negara melalui dana APBN. Kedua, penunjukan BUMN atau opsi terakhir adalah pelepasan saham di lantai bursa. Luhut mengatakan untuk opsi penunjukan BUMN pemerintah masih menghitung subjek keuangan perusahaan tambang seperti Inalum dan Antam, apakah bisa atau tidak ke arah sana.
"Misalnya, inalum. Misal Inalum nanti bisa yang membawa masuk pasar modal. Ini opsi bagus juga ya jadi nilai Jakarta Stock Exchange kita bisa besar. Pemilikannya ke pemerintah dulu baru ke IPO kan. Butuh waktu juga kan, diaudit dulu," ujar Luhut.
Namun ia memastikan langkah ini merupakan arahan dari Presiden yang ingin aset negara bisa segera dinasionalisasikan. Ia mengatakan Presiden ingin negara menjadi mayoritas dalam pemegangan saham Freeport.
"Kepentingan Presiden kepentingan nasional. Kami tahu kok yang kami kerjakan, dengan mereka jadi IUPK kan berarti kita membatasi wilayah tambang mereka. Jadi cadangan lainnya bisa dimanfaatkan bagi negara," ujar Luhut.
Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar mengatakan saat ini pihaknya masih mengevaluasi dan menghitung aset perusahaan tambang Indonesia. Ia mengatakan nantinya pemerintah melalui acuan tersebut akan memutuskan akan memakai skema apa dalam pengelolaan 51 persen disevestasi saham Freeport.
Kedepan dar 51 persen saham yang didivestasikan tersebut pemerintah akan menawarkan pengelolaan saham tersebut melalui mekanisme penawaran. Hal itu ia katakan juga sudah diatur di dalam PP Nomor 1 Tahun 2017. Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang mengevaluasi lagi bagaimana skema pengelolaan saham 51 persen tersebut. Apakah akan ada penunjukan langsung oleh pemerintah, atau akan menggelontorkan APBN atau penunjukan BUMD terkait.
"Sedang kita evaluasi, dipermen tentang divestasinya kesiapa? Kan ada urut2annya, prioritasnya pemerintah, pemerintah daerah, bumn, BUMD, baru swasta nasional, terakhir lewat pasar modal atau IPO," ujar Archandra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika