REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) meminta pemerintah memperjelas peta jalan atau roadmap logistik nasional agar tak membingungkan pihak swasta. Ketua Umum ALI, Zaldy Masita, menilai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengembangkan sistem logistik tak memiliki fokus yang jelas.

Zaldy menganalogikan, jika saat ini perusahaannya memiliki dana untuk membangun gudang, ia masih bingung untuk menentukan di mana gudang tersebut akan dibangun, apakah di pintu keluar tol atau di dekat pelabuhan. Ia melihat, Presiden Jokowi getol mempromosikan program tol laut dan pengembangan kawasan pelabuhan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di sisi lain, pemerintah juga menyebut akan terus membangun jalan tol untuk menyambungkan kota-kota di Indonesia.

"Pelaku usaha jadi bingung, kami butuh kejelasan strategi pemerintah untuk menurunkan biaya logistik," ujar Zaldy, dalam diskusi Peluang dan Tantangan Transportasi dan Logistik Indonesia di 2017, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (19/1).

Padahal, kata Zaldy, membangun gudang merupakan proyeksi untuk belasan tahun ke depan. Pelaku jasa logistik tak mau salah langkah dalam mengambil keputusan jangka panjang hanya karena arah kebijakan nasional yang tidak fokus.

Wakil Ketua Kadin bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, transportasi sebagai bagian dari rantai pasok logistik memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor perekonomian nasional. Namun begitu, ia mengatakan bahwa sistem transportasi dan logistik di Indonesia saat ini belum terintegrasi dan masih berjalan secara parsial. Hal itu kemudian berakibat pada mahalnya biaya logistik. "Kadin mendorong agar terjadinya sistem logistik dan transportasi yang terintegrasi dan efisien untuk meningkatkan daya saing Indonesia."

Ikuti Whatsapp Channel Republika