REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyaluran subsidi energi dapat diintegrasikan secara terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama program kartu keluarga sejahtera (KKS) yang telah berjalan. Sehingga diharapkan kebijakan pemberian subsidi ini dapat lebih tepat sasaran dan terarah diberikan kepada keluarga yang kurang mampu.

Menurut Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, rencana integrasi penyaluran subsidi energi dengan program KKS ini masih perlu dipelajari kembali. Pihaknya, kata dia, akan kembali melaporkan hasil kajian dalam waktu satu bulan.

“Jokowi meminta kita pelajari lagi, mungkin akan dilaporkan sebulan lagi,” kata Bambang usai rapat terbatas integrasi penyaluran subsidi energi dengan program kartu keluarga sejahtera (KKS) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1).

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menambahkan rencana integrasi ini masih akan digodog kembali bersama dengan Kementerian ESDM dan juga pertamina serta PLN. Rencana integrasi penyaluran subsidi energi dengan program kartu keluarga sejahtera ini, kata dia, membutuhkan waktu.

“Pasti kan ada ESDM akan konsolidasi dengan Pertamina dengan PLN, dia datanya juga penerima besar. LPG penerimanya sampai 55 juta rumah tangga, listrik 45,1 juta rumah tangga, PKH (program keluarga harapan) hanya 6 juta,” ucap Khofifah.

Menurut dia, saat ini integrasi antara PKH dengan program beras sejahtera (Rastra) yang sudah berjalan dapat menjadi bahan atau data dalam integrasi program bansos lainnya. “PKH yang non tunai 3 juta , yang PKH terintegrasi dengan beras 1,4 juta , ini akan jadi pintu masuk dari integrasi program bansos lainnya,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika