REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Manggaukang Raba mengatakan, ketersediaan cabai di Lombok sejatinya cukup terpenuhi jika menilik dari segi produksi. Ia menjelaskan, kenaikan harga cabai di Pulau Lombok tak lepas dari adanya pengiriman hasil produksi cabai dari Lombok ke luar daerah.
"Cabai di Lombok, produksi terpenuhi dan cukup, tapi karena harga di luar Lombok mahal jadi ada yang dijual keluar, itu wajar," ujarnya di Mataram, NTB, Senin (9/1).
Dia menerangkan, pada November 2016 saja, ada sekitar 48 ribu ton cabai yang dikirim ke luar Lombok. Untuk saat ini, harga di tingkat petani berkisar antara Rp 65 ribu per kg sampai Rp 75 ribu per kg. Sedangkan di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram sudah menyentuh Rp 100 ribu per kg.
Oleh karenanya, Pemprov NTB telah meminta Bulog menstabilkan harga untuk melihat reaksi pasar. "Ada 100 kg dengan harga Rp 80 ribu per kg yang disiapkan untuk operasi pasar," paparnya.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Putu Selly Andayani mengimbau masyarakat tidak panik dengan kenaikan harga cabai. Dia menerangkan, kenaikan harga cabai di NTB selain dipicu karena faktor cuaca juga dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang meninggi saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. "Sebulan lamanya masyarakat kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW," katanya, Senin (9/1).
Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di NTB, khususnya di Pulau Lombok, memang berlangsung cukup lama sekitar sebulan lamanya. Masyarakat menyajikan makanan yang diberikan ke Masjid untuk para jamaah.
Berdasarkan pantauannya di tiga pasar tradisional di Kota Mataram, di Pasar Mandalika, Pasar Pagesangan, dan Pasar Kebon Roek, harga cabai rawit merah bervariasi mulai dari Rp 100 ribu per kg di Pasar Mandalika, Rp 90 ribu per kg di Pasar Kebon Roek, dan mencapai Rp 105 ribu di Pasar Pagesangan. Sedangkan untuk cabai keriting merah, di Pasar Mandalika seharga Rp 45 ribu per kg, Pasar Pagesangan sebesar Rp 40 ribu per kg, dan Pasar Kebon Roek sebesar Rp 30 ribu per kg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika