REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD asal Jakarta, Fahira Idris, meminta pemerintah mengevaluasi kembali semua kenaikan baik TDL, beberapa jenis BBM, serta tarif penerbitan STNK dan BPKB. Kegagalan dan penolakan dari setiap kebijakan kenaikan harga punya arti pemerintah kurang sensitif melihat kondisi masyarakat saat kebijakan kenaikan harga itu diambil.
"Pertama, kenapa berbagai kenaikan ini harus dalam periode atau waktu yang bersamaan. Bagi saya, kenaikan harga yang beriringan ini bukanlah keputusan yang bijak dan bisa menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemerintah kurang sensitif," kata Fahira, saat dihubungi, Sabtu (7/1).
Kedua, kata dia, berbagai kenaikan ini juga berberangan dengan kenaikan harga bahan pokok salah satunya cabai. Ketiga, idealnya ada prakondisi dan sosialisasi yang masif, persuasif, dan menyadarkan, tentunya disertai argumen yang kuat bahwa berbagai kenaikan ini memang layak.
"Jangan maunya menaikkan harga, tetapi rakyat tidak diajak dialog," katanya.
Keempat, Fahira menuturkan, apakah kebijakan kenaikan berbagai harga ini efektif untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia yang menjadi resolusi pemerintah pada 2017 ini. Atau malah jangan-jangan memperlebar jurang kesenjangan.
"Makanya sekali lagi saya minta pemerintah mengevaluasi berbagai kenaikan ini," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika