REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjamin tak ada rencana kenaikan tarif dasar listrik untuk pelanggan golongan daya 450 Volt Ampere (VA). Namun, pemerintah mengklaim hanya mengalihkan subsidi dan menjanjikan akan menerangi 2.000 desa tahun ini.
Kepala Staf Keprisidenan Teten Masduki menjelaskan, yang dilakukan pemerintah di awal tahun ini adalah pengalihan subsidi khusus pelanggan golongan 900 VA.
Alasannya, pelanggan golongan ini dianggap tak layak mendapat subsidi. Pernyataan Teten ini mengacu pada hasil kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik bahwa pelanggan golongan ini sebetulnya tidak tergolong masyarakat miskin.
"Tidak ada kenaikan harga listrik untuk 450 VA. Yang menerima subsidi kan kelompok 450 dan 900 VA. Tapi berdasarkan penelusuran pelanggan 900 ini tak layak dapat subsidi. Sehingga dialihkan," ujar Teten di kantornya, Jakarta, Jumat (6/1).
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (persero) Sofyan Basir menyebutkan, di awal tahun ini, PLN menyesuaikan tarif untuk golongan 450 VA ke atas, kecuali golongan 900 VA, justru mengalami penurunan. Bahkan, jumlah pelanggan di golongan 450 VA ditingkatkan dari 23 juta keluarga pada 2016 menjadi 27 juta kepala keluarga pada 2017 ini. "Yang tidak diberikan adalah 900 watt memang tidak layak mereka menerima subsidi," ujarnya.
Sebagai kompensasi dari pengalihan subsidi pelanggan listrik golongan 900 VA ini, kata Sofyan, PLN dan pemerintah menargetkan penambahan desa yang tersambung listrik hingag 2.000 desa pada 2017. Angka ini menjadi bagian dari 12 ribu desa terluar yang sampai saat ini tercatat belum tersentuh aliran listrik. Meski pro dan kontra masih disuarakan masyarakat, Sofyan menegaskan bahwa kebijakan ini sudah melalui pembahasan mendalam lintas kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, BPS, dan PLN sendiri.
"Kami telah melakukan survei dengan keliling menyusur tiap desa dan dusun di tiap kota untuk meneliti selama 10 bulan kemarin. Jadi tidak ada kenaikan tarif listrik, yang ada mereka yang tidak berhak kami berhentikan untuk menerima subsidi." katanya.
Catatan PLN, sebanyak 1.300 desa masih belum teraliri listrik di Sumatra. Sedangkan 1.400 desa lainnya juga masih belum tersentuh listrik di Papua. Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 4 triliun untuk penerangan di 2.000 desa dan penerimaan sebesar Rp 20 triliun dari efisiensi subsidi akan dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur desa tertinggal. "Contohnya, tahun kemarin kami dapat PMN (Penyertaan Modal Negara) Rp 10 triliun ntuk bangun transmisi, gardu induk, dan desa tertinggal," ujar Sofyan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
