REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengelolaan dana pensiun umat Islam dinilai belum optimal. Saat ini, jika seluruh aset dana pensiun umat Islam dikumpulkan ternyata masih kalah jauh dari dana yang dikelola oleh kelompok lain.
"Jika dana pensiun dari beberapa institusi digabung, maka hanya memperoleh angka Rp 800 miliar. Sementara dana pensiun dari pihak lain mencapai Rp 5.558 triliun. Ada selisih yang sangat besar" ujar Direktur Dana Pensiun Rumah Sakit Islam (Dapersi) Jakarta, Eko Priyono, dalam sesi workshop Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di RSI Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah.
Workshop ini diselenggarakan berbarengan dengan Musyawarah Daerah Mukisi (Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islami Seluruh Indonesia) wilayah Jawa Tengah.
Mengapa ada kesenjangan begitu besar? Secara keseluruhan, jelas Eko, di Indonesia yang mayoritas Muslim, penetrasi dana pensiun di Indonesia masih rendah. Ia menyebut, sekitar 94,15 persen pekerja belum memiliki program pensiun untuk persiapan kehidupan di masa tuanya.
"Menurut World Bank, tingkat penetrasi dana pensiun di Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam," katanya, dalam siaran pers, Jumat (6/1).
Padahal, kata Eko, dengan dikelola dan diinvestasikan ke sektor keuangan lain, dana pensiun memberikan banyak manfaat. "Keberadaan industri dana pensiun yang berkembang dengan baik akan dapat mendorong kemajuan perekonomian, menjaga stabilitas sistem keuangan" jelas dia.
Lantas bagaimana pemanfaatan dana pensiun dapat dikembangkan? Pemateri lain, Ni Made Anita Susan, menjelaskan ada beberapa sektor keuangan yang bisa dimanfaatkaan. Seperti surat berharga negara, tabungan, deposito, saham, obligasi, tanah, bangunan dan sebagainya.
Sebagaimana diketahui, Dapersi saat ini sudah mengelola dana pensiun dari beberapa instansi antara lain Muhammadiyah, sejumlah universitas Islam, dan rumah sakit dan pada 2014 mendapat penghargaan sebagai pengelola dana pensiun terbaik kedua kategori total aktiva bersih Rp 100 miliar – Rp 200 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika