REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), PT Daerah Maju Bersaing, meminta PT Amman Mineral Nusa Tenggara segera melunasi utang hasil pembelian 6 persen saham milik pemerintah daerah di PT Newmont Nusa Tenggara (NTT). PT Amman Mineral Nusa Tengggara dimiliki oleh pengusaha Arifin Panigoro.
"Sampai sekarang mereka belum membayar hasil penjualan 6 persen saham ke daerah," kata Direktur PT Daerah Maju Bersaing Andi Hadianto di Mataram, Kamis (5/1).
Andi menyebutkan utang PT AMNT kepada Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya soal hasil pembelian 6 persen saham, namun juga sejumlah proyek yang dijanjikan akan bisa dikerjakan PT DMB senilai Rp 300 miliar-Rp 400 miliar hingga sekarang tidak kunjung direalisasikan. Diakui Andi, semenjak PT Amman Mineral mengambil alih saham PT NNT, pihak manajemen belum juga membayar hasil pembelian 6 persen saham tersebut kepada pemerintah daerah.
"Belum terbayar, belum ditransfer," tegasnya.
Selain itu, ia juga menagih janji dari PT Amman yang akan memberikan posisi komisaris dan beberapa proyek yang nilainya ratusan miliar kepada daerah. "Kita akan berikan Servis free, komisaris independen semoga Januari bisa terealisasi," ucapnya.
Lebih lanjut, Andi yang juga saat ini menjabat Ketua KONI NTB berharap bibit nasional Andi juga menyebutkan kisaran nominal yang akan diterima daerah sesuai dengan nilai investasi. "Kalau kita hitung nominalnya mudah-mudahan diatas 50 juta dolar AS. Pembayaran sesuai dengan investasi kita Rp 400 miliar, sekarang kan dolar kondiinya sedang turun naik," jelasnya.
Ia juga menagih janji dari PT Amman yang akan memberikan posisi komisaris dan beberapa proyek yang nilainya ratusan miliar. Namun, kini belum jelas di kerjakan.
"Mengenai deviden yang harus dibayarkan juga akan diselesaikan. Terus kita tagih, deviden sekaligus bisa diselesaikan," terangnya.
Berdasarkan kesepakatan, lanjutnya, bahwa potensi proyek ada Rp 300 miliar-Rp 400 miliar dari nilai pekerjaan yang akan diterima. Sampai dengan hari ini Andi mengakui telah melakukan komunikasi dengan mitra dan pembayaran itu sudah ada di pihak ketiga.
"Hasil komunikasi saya dengan mitra, dana pembayaran sudah ada di pihak ketiga, hanya persoalan administrasi yang belum selesai. Saya kemarin ke Jakarta menelusuri apa yang bisa dikerjakan," jelasnya.
Andi menginginkan agar hasil penjualan saham tersebut bisa dialihkan ketiga hal, namun apabila hal itu disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). "Kita ingin di investasikan ke Perbankan, Pendidikan dan Kesehatan apabil disetujui RUPS nanti," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
