REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menginginkan penyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produktif bisa meningkat di tahun depan. Sektor produktif yang dimaksud termasuk untuk pertanian dan perkebunan. Namun, pemerintah menyadari selama ini petani cukup kesulitan dalam mengajukan KUR ke perbankan. Alasannya apalagi kalau bukan prinsip prudensial atau kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan KUR kepada petani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, hingga akhir tahun 2016 ini penyaluran KUR ke sektor produktif hanya sekitar 20 persen dari total penyaluran sebesar Rp 90 triliun. Darmin menjelaskan, seretnya KUR untuk sektor produktif terutama pertanian salah satunya karena petani banyak yang tak memiliki lahan. Hal ini lah yang menurutnya membuat pihak perbankan sulit menyalurkan kreditnya.

"Kita juga harus menyadari bahwa petani itu sebetulnya tidak banyak yang punya lahan. Banyak yang dipunyai oleh orang lain, orang kota," kata Darmin di kantornya, Selasa (27/12).

Catatan pemerintah, penyaluran KUR sampai saat ini mayoritas diberikan kepada pedagang. Darmin bahkan khawatir bila kredit yang diterima pedagang justru digunakan untuk membeli padi dari petani.

"Memang ini kita menyentuh prudensial perbankan memang. Saya tanya BRI. Kalau petani ga punya lahan dikasih ga? Jawabnya nggak. Harus pemilik. Kenapa? Karena kalau penggarap hanya bagi hasil. Tidak ada kepastian bahwa itu akan berlanjut. Nah kita harus pikirkan itu, gimana caranya supaya yang ga punya lahan juga bisa dapat kredit. Itu lebih penting untuk dijawab. Hanya dengan itu, KUR untuk produksi pangan terutama, bisa naik," kata Darmin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika