REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta - Surabaya direncanakan akan melibatkan swasta dalam pembangunannya. Hal ini mengingat beban anggaran dan pinjaman luar negeri yang sudah banyak.

Bambang menjelaskan pembangunan kereta ini nantinya akan melibatkan swasta dalam pembangunannya. Beban APBN dinilai tak mencukupi untuk membiayai pembangunan proyek kereta doble trek ini. Mengingat banyak proyek pembangunan yang memakai pinjaman luar negeri proyek ini juga akan diusahakan untuk tidak memakai pinjaman luar negeri.

"Ini masih kita bahas. Gimana proyek ini tak memberatkan APBN dan menambah beban pinjaman. Jadi kami masih mendalami opsi pemerintah badan usaha. Swasta juga," ujar Bambang di Kantor Kemenko Maritim, Rabu (14/12).

Bambang menjelaskan nantinya keterlibatan swasta dinilai akan lebih membangkitkan geliat investasi. Hal itu juga mendorong perusahaan dalam negeri bisa mengembangkan kapasitas dan kemampuan.

Meski begitu, keputusan pembiayaan kereta cepat Jakarta Surabaya akan diputuskan pada pekan depan setelah Rapat Terbatas oleh Presiden. Kementerian Perhubungan mengaku tetap melakukan studi kelayakan proyek ini agar   terlihat bagaimana potensi dari pembangunan kereta doble trek ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan studi kelayakan tetap dilakukan dan sudah dimulai pada awal tahun depan. Grand design dari kereta doble trek ini juga sudah ada namun masih harus menunggu keputusan Presiden.

"Selasa kita akan bawa ke ratas dulu. Nanti gimana respon Presiden," ujar Budi di Kantor Menko Maritim, Rabu (14/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika