REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Swasta menyambut baik usulan dari pemerintah terkait keterlibatan swasta dalam menambah pasokan listrik. Namun, swasta meminta agar proyek yang ditawarkan pemerintah adalah proyek yang menguntungkan dan bersifat ekonomis.
Direktur Utama PT Cirebon Power, Heru Dewanto mengatakan pihaknya mendukung rencana pemerintah yang telah diterbitkan dalam Permen Nomor 38 Tahun 2016. Namun yang harus diperhatikan pemerintah, menurutnya, adalah proyek yang ditawarkan ke swasta haruslah membawa keuntungan bagi swasta. Karena pembangunan transmisi membutuhkan biaya yang tak sedikit.
"Kalau pemerintah dan PLN mau swasta terlibat, maka harus dibuat menarik. Proyek yang memang menguntungkan. Apalagi beberapa proyek yang ditawarkan diutamakan di desa, kita harus lihat lagi seberapa besar daya beli masyarakat desa," ujar Heru saat ditemui Republika.co.id di Hotel Sari San Pasific, Jakarta, Kamis (8/12).
Heru menilai kerja sama ini memang bukan hal baru, PLN kerap membuka tender untuk pembangunan pembangkit baru. Namun, beberapa proyek dinilai tidak menarik karena tidak ada faktor ekonomis yang bisa menguntungkan swasta. "Kalau kita bicara peran, maka mestinya PLN dan pemerintah yang menggarap pembangkit yang memang daya beli masyarakatnya rendah. Proyek yang bernilai ekonomis ditawarkan ke kita," ujar Heru.
Heru mengatakan dalam hitungan swasta, pembebasan lahan, pembuatan transmisi baru, dan daya beli masyarakat merupakan kalkulasi yang sangat dicermati. Swasta dinilai tak bisa melakukan pembangunan tanpa perhitungan untung yang jelas karena swasta berorientasi pada keuntungan dan profit.
Baca juga: Kemenkeu Buat Mekanisme Bantu Swasta Bangun Infrastruktur
Ikuti Whatsapp Channel Republika