REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Kementerian Keuangan telah membuat sejumlah mekanisme untuk menangani hambatan yang dihadapi pihak swasta guna mendorong peningkatan partisipasi sektor tersebut terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
"Kami melakukan banyak hal dalam rangka menangani masalah yang menjadi penghalang sektor swasta untuk bisa ikut berpartisipasi, baik dalam hal pendanaan maupun pembangunan infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12).
Menurut dia, untuk menghadapi persoalan lahan yang menjadi masalah krusial sektor swasta, pihaknya telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berada di bawah Kemenkeu. Dia menjelaskan bahwa LMAN merupakan lembaga semacam institusi yang mengakuisisi tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur. "Ini akan mengurangi besar sekali hambatan yang selama ini dihadapi oleh sektor swasta untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Selain kebijakan terkait lahan, Kemenkeu juga melakukan mekanisme untuk mengurangi risiko yang dianggap terlalu besar bagi sektor swasta. Hal itu seperti risiko yang berhubungan dengan kebijakan terkait tarif misalnya tol dan listrik, agar sektor swasta memiliki kepastian mengenai balik modal investasi.
Pemerintah, kata dia, juga membuat jaminan mengenai kemampuan membayar kembali atau repayment scheme. Selain itu, jaminan apabila proyek infrastrukur secara ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi nilai untuk membayar infrastruktur dari sisi tarif atau manfaatnya tidak cocok.
Sri Mulyani juga membuka peluang bagi investor yang lebih tertarik investasi pada infrastruktur yang sudah dibangun dan sudah menghasilkan keuntungan. "Saya bersama menteri teknis dan BUMN terus mengeksplor dan siap membantu jika itu memang menjadi salah satu pilihan yang paling mudah dan diminati sektor swasta," ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang memerlukan sumber pendanaan dan investasi yang besar. Untuk memenuhi hal itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dan perlu menciptakan suatu sistem keuangan yang kondusif agar pihak swasta dapat terlibat secara baik dalam pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
