REPUBLIKA.CO.ID, Yogyakarta, 3/12 (Antara) - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Teddy Karim mengapresiasi aksi damai 2 Desember 2016 yang berlangsung tertib bagi persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga dapat menjaga iklim investasi di Indonesia.
"Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat yang telah melaksanakan aksi damai kemarin, sebab akan menjaga dan meningkatkan iklim investasi nasional," kata Teddy Karim saat dihubungi di Yogyakarta, Sabtu (3/12).
Ia mengatakan, pelaksanaan aksi damai 212 secara otomatis memberikan rasa konfiden bagi para investor untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi mereka. Selain itu, aksi damai 212 yang berjalan tertib juga akan meningkatkan daya saing Indonesia khususnya pada kategori stabilitas politik negara sebagai salah satu aspek dalam investasi.
Intinya, seluruh pihak yang telah terlibat dengan baik, seperti pihak kepolisian, TNI, pemerintah, bahkan para peserta, layak diapresiasi, katanya. "Termasuk juga kita perlu memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden JK, dan para menteri yang telah menyejukkan suasana aksi hari ini," papar dia.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyampaikan apresiasi yang besar terhadap aksi damai 212 yang telah berjalan tertib.
"Pelaksanaan aksi damai 212 kali ini semakin menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mampu menghargai kebhinnekaan yang Indonesia miliki. Ini prestasi," ungkap dia.
Sebelumnya, aksi damai 212 yang dikhawatirkan memicu perpecahan di antara masyarakat Indonesia, terbukti tidak benar. Bahkan, para pendemo yang terlibat dalam aksi damai demo 212, secara konsisten menaati peraturan yang telah disepakati bersama, bahwa aksi damai 212 hanya ditempatkan di sekitar Monas.
Bahkan Presiden Jokowi pun memberikan apresiasi kepada para peserta dan meminta agar peserta kembali ke daerah asal masing-masing dengan tertib dan hati-hati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika