REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi pengusaha yang terhimpun dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengemukakan adanya dorongan yang kuat agar dana repatriasi hasil program amnesti pajak dapat disalurkan seoptimal mungkin untuk sektor properti.
"Ada dorongan investasi yang besar di properti sebab tax amnesty ini," kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa, Jumat (18/11).
Apalagi, menurut Andi, terdapat pula optimisme yang tinggi untuk industri properti ke depannya yang diprediksi bakal tumbuh 10-15 persen pada 2017. Meski demikian, Andi mengingatkan agar pemerintah terus menjaga konsistensi serapan anggaran negara agar memperkuat sisi permintaan dan pasokan dari kondisi perekonomian nasional.
Sebelumnya, pengamat sektor properti Ali Tranghanda memperkirakan sektor properti di Tanah Air yang sempat melesu dalam beberapa tahun terakhir akan mulai mengalami titik balik menuju kebangkitan pada Semester II 2016. "Diperkirakan akan ada 'turning point' (titik balik) pada Semester II 2016. Siklus properti sudah berada di titik paling bawah sehingga kemungkinan naiknya bakal lebih besar," kata Ali Tranghanda dalam diskusi "Potensi Dana Repatriasi Amnesti Pajak di Ranah Properti" di Synthesis Square, Jakarta, Kamis (22/9).
Menurut Ali Tranghanda, saat ini yang diperlukan adalah meningkatkan upaya optimisme sektor properti sehingga tak perlu sampai ada lagi pesimisme dalam aktivitas perekonomian. Ia berpendapat bahwa siklus properti itu memang ada dan dari pergerakan yang ada, fase turunnya adalah pada periode 2014 hingga 2015.
Ali yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch itu juga mengingatkan bahwa mulai Kuartal II 2016 juga ada beragam stimulus yang diberikan oleh Pemerintah.
Ali juga mengemukakan kondisi demografi saat ini juga sangat mendukung karena banyak penduduk yang sedang berada dalam usia produktif serta sekitar 40 persen, termasuk kelas menengah yang memiliki penghasilan sekitar Rp 5 juta sampai dengan Rp 20 juta per bulan. "Jadi, potensinya ada di sana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika