REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memiliki fokus lebih besar dalam pembangunan infrastruktur nasional. Perbaikan sektor ini diharap mampu menumenunjang njang pemerataan serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.
Meski demikian, pemerintah diharap bisa melakukan persiapan yang lebih matang dalam pembangunan infrastruktur. Ini sebagai langkah antisipasi dalam meningkatkan alokasi belanjan infrastruktur, mulai dari studi kelayakan, mekanisme lelang, pembebasan lahan, serta aspek-aspek lainnya.
"Penyerapan anggaran yang berkualitas menjadi salah satu indikator efisiensi dalam pengalokasian, tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas pengeluaran atau hasilnya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kontruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, Kamis (17/11).
Erwin menuturkan, pengerjaan infrastruktur yang lebih berkualitas bisa mempermudah pengembangan pemerataan infrastruktur. Hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru sehingga berdampak ke perekonomian nasional. Pemerataan ini pun bisa mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Hingga kini Jawa masih mendominasi ekonomi nasional karena infrastrukturnya paling maju, dengan sumbangsih 58 persen PDB nasional berasal dari Jawa. Sebaliknya Maluku dan Papua yang minim infrastruktur baru bisa menyumbang 2,37 persen PDB, padahal luas wilayahnya lebih dari tiga kali lipat wilayah pulau Jawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
