Rabu 16 Nov 2016 17:09 WIB

Jatim Kurangi Pengiriman Cabai ke Luar Provinsi

Rep: Binti Sholikah/ Red: Nur Aini
Cabai (ilustrasi)
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Cabai (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA –- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengurangi pasokan cabai yang dijual ke luar provinsi. Hal ini untuk mencegah harga cabai semakin melambung.

Menurut data sistem informasi ketersediaan dan pengembangan harga bahan pokok di Jawa Timur (Siskaperbapo), Rabu (16/11) sore, rata-rata harga cabai keriting di Jatim sebesar Rp 52.741 per kilogram, cabai biasa Rp 52.219 per kilogram, dan cabai rawit Rp 49.730 per kilogram. Harga komoditas lain, seperti bawang merah sebesar Rp 43.572 per kilogram, dan bawang putih Rp 32.854 per kilogram.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, M Ardi Prasetiawan, mengatakan, komoditas seperti cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan sayuran saat situasi tertentu harganya menjadi naik karena pasokan ke pasar kurang. “Tapi itu tidak akan bertahan  lama, panennya terus berjalan saat ini. Memang saat ini ada hujan yang menjadi masalah,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela rakor TPID di kantor Bank Indonesia Jawa Timur, Rabu (16/11).

Ia menyatakan, menurut asosiasi agribisnis cabai Indonesia (AACI) hujan berpengaruh terhadap 20 persen panen cabai yang kurang bagus. Namun, cabai kurang bagus ini masih bisa dijual. Alhasil, pasokan cabai di pasaran berkurang sehingga harganya menjadi naik.

Saat ini, kabupaten/kota yang melakukan panen cabai antara lain, Madura,  Malang, Kediri, Probolinggo, dan Jember. “Jadi sebenarnya jadwal panen sudah ada. Karena hujan ini kadang-kadang dipanen lebih dulu oleh petani,” ucapnya.

Oleh sebab itu, kata dia, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan asosiasi agar mengurangi pasokan cabai yang dijual ke luar provinsi. Selama ini, cabai produksi dari Jatim banyak dibawa ke wilayah Jabodetabek, bahkan luar pulau seperti Maluku. Porsi cabai yang dibawa ke luar Jatim ini mencapai 50-60 persen dari total panen, tidak termasuk cabai untuk industri.

“Kami menyampaikan kepada asosiasi, mohon yang keluar provinsi ditahan dulu, untuk mencukupi kebutuhan dalam provinsi. Kalau enggak ditahan terus, ini yang keluar cukup banyak,” kata Ardi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement