REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Falah Amru mengingatkan PT PLN (Persero) untuk lebih fokus pada target 35 ribu MW yang ditetapkan pemerintah. Termasuk target pemerataan transmisi listrik di seluruh Indonesia.
"PLN harus lebih fokus, karena belum tuntasnya masalah transmisi menjadi kendala di sektor kelistrikan. Jika ini sudah tertangani maka PLN baru bisa melirik bisnis lain," kata Falah Amru, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/11).
Menurut Falah, gagalnya target 10 ribu MW di masa pemerintahan sebelumnya harus menjadi pelajaran bagi PLN untuk melangkah lebih hati-hati. "Di sini PLN memang harus bekerja keras. Untuk melaksanakan ini semua, selain merangkul kalangan swasta terpercaya, PLN juga harus dibantu Pemprov, Pemkot dan Pemkab seluruh Indonesia," kata dia menegaskan.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menghitung jika pemerintah Presiden Jokowi menargetkan pembangunan transmisi 35 ribu MW sepanjang 46.597 km, maka tahun kelima punya peluang tercapai. Ia menyoroti klaim pihak PLN yang menyebut saat ini sudah mencapai angka sekitar 40 persen dari target 35 ribu MW. Dengan begitu maka hitungannya dua tahun adalah 30 persen, maka 4 tahun bisa 60 persen dan tahun kelima bisa 80 persen bahkan mencapai 100 persen.
"Dengan catatan PLN benar-benar fokus karena ini menjadi yang terpenting buat PLN bukan bisnis lain," tegasnya.
Selain fokus pada target 35 ribu MW, PLN juga diminta fokus menangani masalah penyediaan pasokan listrik di Tanah Air. Sebab, langkah PLN untuk menguasai aset panas bumi dinilai kurang tepat, karena hanya akan membebani keuangan perusahaan.
Pengamat kelistrikan, Andri Riswandi menyarankan fokus menangani masalah penyediaan pasokan listrik di Tanah Air yang hingga kini masih belum optimal. “Saya tidak yakin PLN bisa mengakuisisi aset panas bumi. Saya khawatir malah nantinya akan ada lebih banyak lagi proyek mangkrak,” kata Andri di Jakarta.
Andri menjelaskan, saat ini PLN masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Tanah Air, di mana salah satu kendalanya adalah masalah pendanaan dan juga SDM. “Masih banyak daerah yang belum menikmati listrik. Tak usah jauh-jauh, di Mesuji Lampung saja pasokan listriknya byar pet, apalagi saudara-saudara kita di pulau lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua,” katanya.
Head of Consultant Indepth Research Consulting ini menuturkan, perlu ada pembenahan internal di PLN agar mampu mengikuti percepatan kebutuhan listrik saat ini dan masa yang akan datang. “Yang perlu dipikirkan adalah mulai membuka kerja sama yang lebih luas dengan pihak swasta, tidak saja dari sisi penyediaan pembangkit namun juga dalam hal transmisi dan distribusi,” katanya.
Terkait 34 proyek kelistrikan yang mangkrak oleh pemerintah, menurut Andri ini bisa terjadi salah satunya karena adanya keterbatasan pendanaan. Ia berkata, bisnis di sektor ketenagalistrikan ini sangat besar dan menarik minat banyak investor.
Karena itu, ia yakin jika dibuka kesempatan yang lebih luas bagi swasta, akan ada banyak pihak yang tertarik. “Dibuka saja, yang penting supervisi tetap di tangan PLN,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
