REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih merencanakan untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam satu kali periode lelang di akhir tahun ini. Namun rencana ini masih harus mempertimbangkan kondisi pasar global terutama setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) pekan lalu. Kebijakan Trump yang dinilai bersebarangan dengan konsesus pasar membuat pasar menahan diri dan ujung berimbas pada sukses tidaknya penerbitan global bond oleh pemerintah.
Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting menjelaskan, pemerintah akan memonitor pasar untuk memutuskan kebijakan penerbitan surat utang negara di akhir tahun ini. Terlebih, rencana Bank Sentral AS untuk menaikkan suku bunga juga diprediksi akan semakin membuat kehati-hatian pasar meningkat.
"Pasar keuangan kan dinamis. Kami akan monitor perkembangan dan bisa saja melakukan penyesuaian atas rencana yang ada, jika diperlukan," ujar Loto, Ahad (13/11).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan bahwa hingga pekan kedua November ini seluruh lelang surat utang negara sudah mencapai 98,7 persen dari kebutuhan untuk tahun anggaran ini. Sisanya, sekitar Rp 5 triliun surat utang akan dilelang dalam satu periode sebelum akhir tahun ini.
Robert menambahkan, total penerbitan SBN bruto juga bakal menyusut Rp 5 triliun. Sehingga, total penerbitan SN bruto sepanjang tahun ini ditargetkan sebesar Rp 650 triliun, setelah sebelumnya pemerintah mematok di angka Rp 655 triliun setelah defisit melebar hingga 2,7 persen.
"Saya mau meyakinkan market bahwa defisit 2,7 persen, sisa financing tinggal 5 triliun (rupiah). Nothing to worry dan masih ada lelang sekali," ujar Robert.
Sementara rencana prefunding atau penarikan utang sebelum dimulainya tahun anggaran tetap dilakukan dengan mempertimbangkan dinimika pasar global. Robert menjelaskan, penarikan prefunding bisa dilakukan bersamaan dengan proses lelang yang tinggal satu kali periode di akhir tahun ini atau menambah periode lagi di sebelum akhir tahun. Pemerintah, kata dia, akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memilih opsi yang sesuai dengan kondisi pasar baik global atau domestik. "Untuk prefunding, Bu Menteri bilang akan pertimbangkan both global dan domestik. Tapi yang jelas tidak sebanyak tahun lalu," ujar Robert.
Ikuti Whatsapp Channel Republika