REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk membayar cicilan utang negara. Ia menyebut, terdapat hampir sekitar Rp 500 triliun utang yang harus dibayar oleh pemerintah pada tahun depan.
"Bayar cicilan, bayar pokok, tahun depan kira-kira hampir Rp 500 triliun, 20 persen daripada anggaran. Itu untuk bayar cicilan dan utang," kata JK dalam di Jakarta, Kamis (27/10).
Akibatnya, APBN tak mampu untuk mendorong ekonomi dari sektor pembangunan. Karena itu, pemerintah harus melakukan penghematan di berbagai sektor, termasuk anggaran birokrasi. Selain itu, investasi juga dinilai sangat mendorong perbaikan perekonomian.
Pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN 2017 dengan asumsi dasar dan postur anggaran yang diyakini lebih realistis. Dalam postur anggaran yang disepakati, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.750,3 triliun atau naik Rp 12,7 triliun, dari rencana semula sebesar Rp 1.737,6 triliun.
Sementara anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.080,5 triliun, atau naik Rp 10 triliun dari rencana semula sebesar Rp 2.070 triliun. Dari postur tersebut, defisit anggaran dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp 330,2 triliun. Angka ini setara dengan 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ikuti Whatsapp Channel Republika