Senin 10 Oct 2016 17:55 WIB

Menhub Tawarkan Pengelolaan Bandara dan Pelabuhan ke BUMN

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nur Aini
Menhub Budi Karya Sumadi
Foto: Republika/ Maman Sudiaman
Menhub Budi Karya Sumadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan ada sekitar 14 pelabuhan dan lima bandara yang ditawarkan oleh Kementerian Perhubungan untuk dikelola oleh BUMN. Hal ini dikarenakan saat ini menurut Budi, pihaknya sedang fokus membangun tol laut dan membenahi transportasi udara di daerah terpencil.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada 14 pelabuhan dan lima bandara yang akan ditawarkan pengelolaannya kepada BUMN. Saat ini semuanya masih dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub.

"Kami memang membuka kesempatan bagi BUMN yang hendak mengelola bandara dan pelabuhan yang saat ini masih dibawah kordinasi kami. Selama ini pengelolaan tersebut bersumber dari APBN. Jadi jika dikelola BUMN anggaran bisa kami alokasikan untuk pengembangan di daerah terpencil," ujar Budi di UOB Plaza, Senin (10/10).

Budi menjelaskan kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur transportasi yang ditargetkan hingga 2019 sangat besar. Nilainya bisa mencapai Rp 1.283 triliun. Kebutuhan ini tidak akan bisa ditutupi sendiri oleh negara. Mengingat anggaran Kemenhub hingga sepanjang 2015-2019, totalnya hanya Rp 491 triliun.

Budi menilai Kementerian Perhubungan perlu melepas pengelolaan bandara dan pelabuhan yang selama ini dipegangnya sehingga tidak akan membebani kementerian membangun infrastruktur baru. Budi menyadari masih ada kekurangan dana hingga Rp 792 triliun, untuk mengejar target pembangunan infrastruktur transportasi baru hingga 2019. Pemerintah berharap adanya partisipasi BUMN menggandeng swasta untuk investasi.

"Sinergi seperti ini penting, jadi kita lihat kegiatan (pengelolaannya) jangan sampai menjadi beban di masa depan," kata Budi.

Keempat belas pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Calang, Labuan Bajo, Agats, Tobelo, Gunung Sitoli, Sintete, Badas, Lembar, Bima, Bungkutoko, Arar, Bitung, Manokwari, dan Merauke. Sedangkan untuk lima bandara yang diusulkan kerjasama pemanfaatannya dengan BUMN adalah bandara Samarinda Baru (Samarinda), bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), bandara Kalimarau (Berau), bandara Radin Inten II (Lampung), serta bandara Juwata (Tarakan).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement