REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyambut baik rencana pemerintah menyiapkan model pendanaan usaha rintisan (startup) berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap ke-14.  

"Kali ini paketnya sesuai dengan aspirasi kebanyakan pengusaha rintisan di Hipmi dan pengusaha pemula lainya,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia melalui siaran pers, Jumat (30/9).

Bahlil mengatakan, dengan pesatnya jumlah pengguna internet di tanah air membuat usaha rintisan menjamur dimana-mana, utamanya di kalangan pelaku usaha muda dan pemula. Dari data yang dihimpun, pengguna internet di Indonesia telah melebihi dari 100 juta orang.

‎Tak hanya itu, usaha startup ini juga ditopang oleh membengkaknya jumlah mobile subscriber sebanyak 338,4 juta pelanggan dan menjamurnya pengguna media sosial hingga 72,3 juta orang. Integrasi mobile subscriber, netizen, dan pelanggan media sosial ini, telah menciptakan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar.

“Saat ini valuasi pasar e-commerce kita mencapai 1,7 miliar dolar AS dengan digital consumer mencapai 51 juta orang,” ujarnya.

Melihat peluang ini, Hipmi sangat mendukung paket ekonomi XIV ini. Hipmi berharap, paket ini dapat membantu startup untuk memiliki akses pembiayaan ke lembaga keuangan.

Hipmi menyadari, tidak mudah bagi startup memperoleh pembiayaan mengingat usaha rintisan belum mampu menyediakan collateral loan berupa aset fisik kepada lembaga pembiayaan sebagai agunan. Sebab itu, jalan keluarnya adalah harus ada skema pembiayaan yang melibatkan program Kredit Usaha Rakyat KUR guna menekan tingkat gagal bayar (default) di usaha startup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika