REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) ‎ meminta agar pemerintah tidak melakukan ekspor mineral kembali setelah jangka waktu ekspor selesai. Artinya jangan ada lagi relaksasi mineral yang diekspor di sejumlah negara lain.

Ketua Umum AP3I Prihadi Santoso mengatakan, selama ini masih banyak perusahaan pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam negeri yang masih membutuhkan asupan mineral untuk diproses sehingga memiliki nilai tambah. Dengan kemungkinan adanya kebijakan untuk melakukan relaksasi mineral, maka Smelter yang sudah terbangun dimungkinkan tidak akan berjalan secara maksimal dan bisa menurunkan omset, bahkan menuju kerugian.

Pengusaha Smelter Kritik Rencana Menko Luhut

"Industri Smelter di dalam negeri saja masih butuh, untuk apa kita mengeskpornya di luar negeri," kata Prihadi dalam konperensi pers, Rabu (7/9).

Prihadi menjelaskan, sebelum melakukan ekspor mineral untuk diolah melalui smelter, pemerintah harus melihat kondisi smelter di dalam negeri. Sebab Smelter di dalam negeri juga masih membutuhkan mineral dari perusahaan tambang yang ada.

AP3I berharap pemerintah bisa memberikan jaminan kepastian pasokan bahan baku bagi smelter yang telah berdiri dan beroperasi dengan sokongan komoditas mineral ore dan konsentrat dari segi kualitas, kuantitas, dan nilai ekonomi (harga). Sehingga, smelter dalam negeri tidak kesulitan memperoleh bahan baku mengacu pada harga komoditi internasional.

Apabila ada tekanan yang kuat sehingga pemerintah memberikan izin ekspor, pada beberapa perusahaan karena alasan keuangan, kata dia, pemerintah diminta lebih selektif dengan syarat agar perusahaan ini sebelumnya telah membangun smelter. Selain itu perusahaan yang melakukan ekspor juga harus memberikan pemenuhan kewajiban menyuplai mineral ke perusahaan Smelter dalam negeri.

"Pembangunan Smelter di dalam negeri harus didukung semua pihak. Karena bukan hanya berinvestasi, tapi perusahaan Smelter juga bisa membuat mineral dalam negeri memiliki nilai tambah," kata dia.

‎

Ikuti Whatsapp Channel Republika