REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam keadaan kosong. Saat ini posisi tersebut diisi pelaksana tugas (plt) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Berkaitan dengan urgensi menanti Menteri ESDM defenitif, Presiden Joko Widodo di dorong menetapkan sosok yang tepat. Lembaga survei Institute for Essential Services Reform (IESR) pun melakukan penjaringan.
Lembaga independen yang bergerak di bidang energi dan perubahan iklim ini menjaring secara terbuka. Survey dilakukan melalui internet pada 22 hingga 26 Agustus 2016. Ada 1.881 responden dengan rentang usia dan latar belakang beragam. Jumlah pemilih valid sebanyak 1.874 orang.
Ada 20 nama berasal dari usulan publik. Umumnya pelaku usaha dan pejabat di sektor energi dan pertambangan. Hasilnya terdapat 10 sosok dengan perolehan suara terbanyak.
Kesepuluh suara terbanyak itu antara lain, Tri Haryo Soesilo, selaku Project Director KPPPIP meraih 16 persen. Disusul Djoko Siswanto, Direktur Teknik Lingkungan KESDM, (10 persen), Hardiv Situmeang, Ketua KNI-WEC, mantan Direktur PLN, (6,5 persen).
Selanjutnya Dwi Soetjipto, Dirut PT Pertamina Persero (4,7 persen), Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta (4,6 persen). Faisal Basri, pengajar FE UI (4,5 persen), Rovicky Dwi Putrohari, VP Explorotion Saka Energy, (4,1 persen), IGN Wiratmadja, Dirjen Migas, Pengajar ITB (4,0 persen), Widhyawan Prawiratmadja, Gubernur Opec, (3,5 persen), dan Tri Mumpuni Iskandar, Aktivis Pengembanan PLTMH, (3,2 persen).
"Presiden Jokowi kiranya mempertimbangkan hasil survei ini untuk menentukan Menteri ESDM yang berintegritas, profesional, dan mumpuni," kata Direktur IESR, Fabby Tumiwa, lewat siaran pers, Selasa (30/8).
Jika dikategorikan menurut jenis pekerjaan, sebanyak 78 persen memilih sosok dengan latar belakang profesional murni. Ada 16 persen pelaku bisnis. Sisanya berafiliasi dengan partai politik sebanyak enam persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika