REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah akan melakukan sosialisasi paket-paket kebijakan secara tematik atau sesuai sektor industri yang bersangkutan. Nantinya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama dengan asosiasi industri akan menyelenggarakan pertemuan dengan pemerintah dan melakukan sosialisasi paket kebijakan sesuai sektor industrinya.
Misalnya, sosialisasi dengan asosiasi tekstil maka semua kebijakan yang terkait dengan industri tekstil akan dijelaskan secara detail. Pemerintah akan menyiapkan narasumber yang kompeten dan berkepentingan sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari industri terkait.
Tak hanya itu, apabila ditemukan kebijakan yang tak dijalankan di daerah maka pemerintah juga akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan. "Ini program kontinu karena paket kebijakan gak hanya 12, dan ke depan akan ada paket-paket lainnya," ujar Enggartiasto di Jakarta, Kamis (18/8).
Sosialisasi dengan sistem ini akan langsung menciptakan dialog antara pelaku usaha dan pemerintah. Apabila dalam paket kebijkakan tersebut ada yang tidak bisa diterapkan, maka pemerintah akan menyampaikannya di dalam Pokja untuk evaluasi.
Menurut Enggartiasto, hal ini merupakan komitmen dari pemerintah untuk melakukan kemudahan berbisnis. Selain itu, pemerintah juga mendorong dan membuka peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Apabila swasta tidak sanggup, maka akan dialihkan ke BUMN dan pilihan terakhir yakni menggunakan APBN.
Enggartiasto menjelaskan, pemerintah membutuhkan investasi dari swasta namun dia berpesan agar pelaku usaha tidak egois. "Saya tahu pengusaha harus untung dan perlu jaminan untuk kelangsungan usahanya. Kami berikan jaminan iklim yang kondusif tapi jangan pernah ambil keuntungan yang berlebihan," kata Enggartiasto.
Ia menjamin, pemerintah sebagai regulator akan menciptakan dan menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat. Dengan demikian, keberlangsungan dunia usaha dapat terjaga dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika