REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kembali mengajukan rancangan anggaran penerimaan belanja negara (RAPBN) untuk periode pemerintahan tahun 2017. Dalam rancangan ini, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen.
Presiden Joko Widodo menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi ini berdasarkan sejumlah perkiraan yang akan terjadi pada tahun tersebut dengan melihat kondisi perekonomian tahun ini dan proyeksi tahun 2017. Pertimbangan ini diharapkan mampu membuat APBN 2017 lebih realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik. Meskipun, kita harus bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan," kata Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR, Selasa (16/8).
Meski perekonomi global masih belum stabil, Jokowi menuturkan bahwa dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai dengan XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Untuk nilai inflasi, pemerintah menargetkan laju inflasi akan berada di angka 4 persen percis dengan RAPBN tahun 2016. Penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas. Sebagai komitmen pengendalian inflasi, Pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga.
"Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika