REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan penyusunan RAPBN 2025 terkait dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini terlihat dari sejumlah program Prabowo yang masuk dalam RAPBN 2025.
"Secara umum, RAPBN 2025 disusun dengan mengakomodir program pemerintahan terpilih selanjutnya, seperti program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Huda menyebut target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen terbilang sangat moderat. Huda mengatakan hal ini seiring dengan potensi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi pada 2024.
Huda mengatakan pertumbuhan ekonomi hanya satu kali tercapai pada masa pemerintahan Jokowi yakni pada 2022. Pun dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen yang hanya terealisasi lima persen.
"Bagi Prabowo, berat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke angka delapan persen," ucap Huda.
Huda menyoroti dana pendidikan yang dibuat pas dengan mandatory spending sejumlah 20 persen dari belanja negara. Padahal, kebutuhan untuk belanja pendidikan meningkat akibat masuknya program makan bergizi gratis yang dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.
"Angka tersebut sudah mengambil porsi hingga 10 persen dari belanja bidang pendidikan. Belum juga ditambah fokus pemerintah adalah memperbaiki bangunan sekolah yang sudah rusak, seharusnya membutuhkan dana yang lebih banyak," lanjut Huda.
Huda mengatakan biaya infrastruktur yang berkurang meskipun ada pembiayaan ke IKN artinya ada proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi yang akan dirasionalisasikan. Hal ini senada dengan komitmen Prabowo untuk menggunakan APBN untuk fokus ke pembangunan pangan dan sumber daya manusia (SDM).
Huda menyayangkan tidak adanya pernyataan mengenai anggaran subsidi, baik untuk subsidi BBM maupun listrik secara spesifik dalam pidato presiden terkait RAPBN 2025. Huda mengatakan hanya ada keterangan dalam penjagaan daya beli masyarakat salah satunya melalui pemberian subsidi.
"Ada kemungkinan subsidi BBM dikurangi," sambungnya.
Huda memprediksi penerimaan perpajakan hanya tumbuh sebesar pertumbuhan alamiah yaitu pertumbuhan ekonomi plus inflasi (7,8 persen). Artinya memang tidak memerlukan upaya lebih dari perpajakan, kecuali target tahun ini tidak tercapai yang artinya pertumbuhan penerimaan perpajakan bisa lebih dari 7,8 persen.
Huda melanjutkan defisit anggaran terhadap PDB meningkat dari 2,29 persen menjadi 2,53 persen menandakan ada ruang yang lebih luas bagi pemerintahan selanjutnya untuk menarik utang lebih banyak di anggaran tahun depan. Hal ini harus disikapi dengan hati-hati agar porsi hutang terhadap PDB tidak meningkat.
"Saya berharap RAPBN akan dibahas secara transparan tanpa ada hal yang disembunyikan. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang harus dilakukan juga selain memperbaiki sekolahan secara fisik dan pemberian gizi bagi siswa," kata Huda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika