REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kajian ulang daftar negatif investasi (DNI) dinilai perlu memiliki kejelasan acuan jangka panjang dan memiliki efek berantai untuk masyarakat. Sebelumnya, BKPM ingin mengkaji ulang DNI untuk membuka peluang yang lebih besar bagi investor.
Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, keinginan BKPM untuk mengkaji ulang daftar negatif investasi (DNI) harus didasarkan pada perubahan dari sisi fundamental. Dengan demikian, ada kejelasan acuan jangka panjang dan berkiblat pada kepentingan masyarakat.
"Orientasi BKPM jangan hanya single target, namun dilihat juga bahwa investasi yang masuk harus punya multiplier effect terhadap industri nasional," ujar Enny kepada Republika.co.id, Senin (8/8).
Menurut Enny, semestinya BKPM tidak hanya melihat pertumbuhan investasinya saja tetapi juga dampaknya terhadap investasi di dalam negeri. Misalnya saja, industri pengolahan berbasis agro dapat mengambil bahan baku di dalam negeri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menggerakkan industri.
"Kalau investas asing yang masuk menimbulkan multiplier effect terhadap industri nasional, maka boleh-boleh saja," kata Enny.
Selain itu, pemerintah juga harus membuat regulasi yang jelas terkait dibukanya investasi asing melalui kebijakan DNI. Dibukanya investasi asing ini diharapkan tidak berlawanan dengan aturan yang sudah ada di undang-undang agar tidak tumpang tindih.
Baca juga: Kepala BKPM Nilai Daftar Negatif Investasi Perlu Dikaji Kembali
Ikuti Whatsapp Channel Republika