REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Fiskal Raden Pardede menjelaskan, tantangan perekonomian global sangat tinggi dengan pertumbuhan yang melambat. Pemulihan perlambatan ini juga dinilai masih sulit dilakukan oleh negara maju. Sejumlah negara jumawa yang selama ini menggerakkan perekonomian global justru tengah kesulitan mempertahankan stabilitas ekonomi.
"Pertumbuhan melambat di seluruh dunia. Mesin utama dunia yakni AS, Eropa, Jepang, dan Cina bermasalah saat ini. Mereka belum bisa menahan penurunan perekonomian," kata Raden dalam diskusi di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (25/7).
Raden menyebut banyak negara saat ini tengah menggenjot perekonomian mereka sehingga tidak terinjak pelemahan ekonomi. Hal ini dilakukan agar statistik pertumbuhan perekonomian bisa berbentuk U. Artinya, setelah penurunan, maka akan terjadi kenaikan perekonomian walaupun jangka waktunya kemungkinan akan lama.
"Walaupun berbentuk U, tapi lengkungan di bawahnya masih panjang. Ada kenaikan tapi sedikit-sedikit," papar Raden.
Raden menilai, kebijakan moneter yang dilakukan beberapa negara untuk menurunkan suku bunga seperti Jepang yang negatif belum memberikan dampak. Artinya penurunan suku bunga juga belum tentu langsung berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan termasuk Indonesia dengan menjalankan helicopter money, atau penyebaran uang ke masyarakat untuk meningkatkan daya beli dinilai hasilnya masih nihil.
Untuk perbaikan perekonomian dalam negeri, kata Raden, pemerintah harus lebih fokus dalam menjalankan program jangka panjang dan jangka pendek yang telah diusung. Dalam target pertumbuhan ekonomi enam persen, ia menilai perlu ada reformasi struktural yang tadinya bergantung pada sumber daya alam (SDA) diubah menjadi non-SDA. Keberadaan paket kebijakan yang dilakukan pemerintah dinilai dampaknya baru akan terasa 3-5 tahun mendatang. Sedangkan untuk program jangka pendek, pemerintah harus memfokuskan pada perlindungan sosial, industri padat karya, dan bantuan masyarakat miskin.
"Investasi perlu didorong, mungkin juga konsumsi perlu didorong lagi. Kebijakan struktural, easy of doing bussiness, dan banyak kebijakan yang tidak perlu pembiayaan besar dari pemerintah perlu diperhatikan," ungkap Raden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
