REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan defisit anggaran hingga akhir semester I 2016 telah mencapai Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen terhadap PDB, karena tingginya realisasi belanja dan rendahnya penerimaan perpajakan.
"Dua alasan defisit membesar adalah karena realisasi belanja negara lebih tinggi Rp 113 triliun dan penerimaan negara lebih rendah Rp 33 triliun dari periode yang sama tahun lalu," kata Bambang saat menyampaikan laporan realisasi semester I-2016 dalam rapat kerja Badan Anggaran di Jakarta, Rabu (21/7).
Tahun lalu, defisit anggaran hingga akhir semester I 2015 hanya tercatat sebesar Rp 84,3 triliun atau 0,73 persen terhadap PDB. Bambang menjelaskan defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang telah mencapai Rp 634,7 triliun atau 35,5 persen dari target Rp 1.786,2 triliun serta belanja negara Rp 865,4 triliun atau 41,5 persen dari pagu Rp 1.984,1 triliun.
Dari pendapatan negara, penerimaan perpajakan mencapai Rp 522 triliun atau 33,9 persen dari target Rp 1.539,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 112,1 triliun atau 45,7 persen dari target Rp 245,1 triliun. Dari penerimaan perpajakan, pendapatan dari PPh migas mencapai Rp 16,3 triliun atau 44,9 persen dari target Rp 36,3 triliun, PPh non migas Rp 270,5 triliun atau 33 persen dari Rp 819,5 triliun, PPN Rp 169,2 triliun atau 35,7 persen dari Rp 474,2 triliun dan cukai Rp 44 triliun atau 29,7 persen dari Rp 148,1 triliun. "PPh migas turun karena harga minyak lebih rendah dari tahun lalu. PPN turun karena konsumsi rumah tangga melemah dan restitusi lebih tinggi dari tahun lalu. Cukai terpengaruh karena belum meningkatnya pembelian pita cukai," kata Bambang.
Dari belanja negara, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 481,3 triliun atau 36,8 persen dari pagu Rp 1.306,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 384 triliun atau 49,5 persen dari pagu Rp 776,3 triliun. Dari belanja pemerintah pusat, realisasi belanja Kementerian Lembaga mencapai Rp 262,8 triliun atau 34,2 persen dari pagu Rp 767,8 triliun dan belanja nonKementerian Lembaga mencapai Rp 218,5 triliun atau 40,6 persen dari pagu Rp538,9 triliun. "Belanja cukup tinggi karena transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 384 triliun atau sekitar Rp 50 triliun lebih tinggi dari tahun lalu Rp 334,7 triliun. Terutama dana desa yang sudah tersalurkan Rp 26,8 triliun, kalau tahun lalu hanya Rp 7,9 triliun," kata Bambang.
Meskipun kinerja defisit anggaran sudah mencapai 77,7 persen dari target Rp 296,7 triliun, Bambang optimistis defisit fiskal akan mengecil pada akhir tahun, yang salah satunya dipengaruhi oleh realisasi penerimaan dari program amnesti pajak. "Kami mengharapkan kinerja pada semester II 2016 akan membaik, karena disepakatinya amnesti pajak bisa membantu kinerja APBNP," kata Bambang.
Bambang memperkirakan penerimaan dari sektor perpajakan bisa mencapai Rp 1.017,2 triliun pada semester II 2016 dengan proyeksi defisit anggaran pada akhir tahun sebesar Rp 66 triliun atau sekitar 0,52 persen terhadap PDB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika