REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi berupaya terus mendorong sosialisasi paket kebijakan terhadap pemerintah daerah yang selama ini dinilai masih menghambat implementasi program deregulasi.

"Di tingkat pemerintah daerah belum sepenuhnya sama dengan pusat, kami akan selalu melakukan sosialisasi untuk kebaikan bersama," kata Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III Satgas Raden Pardede seusai rapat koordinasi membahas laporan Satgas di Jakarta, Selasa (19/7).

Raden mengatakan sosialisasi ini diperlukan karena pemerintah daerah memiliki persoalan harga diri, apabila berhadapan dengan pemerintah pusat, dalam mendukung keberlangsungan paket kebijakan ekonomi yang telah terbit sebanyak 12 jilid ini.

Untuk itu, Satgas akan terus memberikan pendampingan dan penjelasan kepada pemerintah daerah terutama terkait manfaat investasi bagi daerah yang bisa memberikan lapangan pekerjaan maupun multiplier effect lainnya.

"Pride daerah itu tinggi, maka pemerintah pusat harus lebih rendah hati untuk berkomunikasi dengan daerah. Karena hakekatnya investasi masuk bisa menguntungkan, apalagi investasi di daerah memberikan tenaga kerja dan multiplier effect," kata Raden.

Ekonom senior ini juga menjelaskan hasil evaluasi mengenai implementasi paket kebijakan ekonomi yang rata-rata pencapaiannya sudah cukup memadai, meskipun masih ada yang menimbulkan pertanyaan dari para pelaku usaha.

"Misalnya mengenai perbaikan izin investasi tiga jam di PTSP, ini sudah berjalan baik di pusat, tapi di daerah masih ada PR. Kemudian soal tax holiday, kenapa hanya industri baru, bagaimana dengan industri lama?," ujar Raden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika