REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (persero) atau PLN memilih untuk mengkaji ulang rencana proyek kabel bawah laut yang menghubungkan Jawa dan Sumatra. Proyek yang menggunakan teknik transmisi listrik dengan high voltage direct current (HVDC) atau transmisi daya arus searah, akan menyalurkan daya listrik dari pembangkit mulut tambang Sumsel 8 yang rencananya akan dioperasikan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Padahal, dalam rencana usaha penjualan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025 sebelumnya pemerintah menugaskan PLN untuk tetap menjalankan pembangunan proyek ini.
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengungkapan, pihaknya baru akan memutuskan apakah proyek HVDC akan dijalankan untuk transmisi listrik ke Pulau Jawa atau malah untuk melistriki Sumatra. Hanya saja, kata Sofyan, PLN menilai bahwa proyek HVDC akan lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumatra, ketimbang malah menambah pasokan listrik di Jawa.
Alasannya, pembangunan pembangkit listrik di Pulau Jawa yang masuk ke dalam proyek 35 ribu MW mencapai 23 ribu MW. Artinya kebutuhan listrik di Jawa sudah bisa terpenuhi dengan tambahan pasokan listrik dari proyek 35 ribu MW. Justru, katanya, Sumatra yang masih membutuhkan tambahan listrik sebanyak 11 ribu MW.
Sofyan menyebutkan, pertimbangan khusus yang membuat PLN berpikir ulang dalam menyalurkan listrik ke Jawa dari pembangkit berkapasitas 2x620 MW tersebut adalah faktor keekonomian. Belum lagi, perencanaan proyek HVDC dilakukan 10 tahun lalu yang kondisinya sudah berbeda kalau dibandingkan dengan problema yang dihadapi saat ini.
"Hari ini sumatra belum terintegrasi. Pantai timur belum ada, pantai barat belum ada, jaringan di tengah masih terputus putus. Masih banyak beberapa pemadaman. Kan gitu? Bagaimana kalau listrik dibawa ke Jawa? Apa nggak marah orang Sumatra?" kata Sofyan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (30/5).
Sofyan mengatakan, pembangunan pembangkit Sumsel 8 tetap bisa berjalan tanpa masalah. Hanya saja nantinya pasokan listrik dari pembangkit tersebut akan dialirkan ke transmisi sepanjang Sumatra.
"Jadi hal hal seperti itu kita tidak resisten. Jauh lebih indah kalau, dana itu kita bangun integrasi transmisi di Sumatra yang masih memang perlu dana besar," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin menjelaskan, kebutuhan lahan untuk PLTU seluas 103 hektar sudah dilakukan 100 persen melalui anak usaha perseroan, PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP).
"PLTU Sumsel 8 sudah groundbreaking, juga penunjukan kontraktor dan pendanaannya. Namun, kita belum bisa memulai karena rencana itu sangat tergantung kepada komitmen PLN untuk membangun transmisi HVDC," katanya.
Namun, kabar dia, kabar yang beredar PLN menunda pembangunan empat proyek infrastruktur mengenai PLTU Sumsel 8, 9, 10, dan HVDC. Namun ia berharap proyek PLTU tetap berjalan sehingga turut mendukung percepatan infrastruktur prioritas.
"Sayang sekali kalau ditunda, PTBA punya potensi cadangan batu bara hingga delapan miliar ton yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangkit listrik. Pembangunan PLTU Sumsel 8 yang dibangun di mulut tambang juga memiliki beban biaya lebih murah dibandingkan membangun PLTU di luar mulut tambang karena bisa terkendala dengan transportasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
