REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (persero) diminta untuk mencari sumber pendanaan lain untuk membiayai proyek infrastruktur yang sedang kejar terget. Hal ini setelah penyertaan modal negara (PMN) bagi PLN yang urung diberikan lantaran terjegal di DPR. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menyatakan, ada dua opsi bagi PLN untuk mengamankan sumber pendanaan. Untuk jangka pendek, ia mengatakan PLN bisa mencari pinjaman atau sumber pendnaan dari perbankan. Jangka panjangnya, PLN bisa lakukan revaluasi aset. 

Revaluasi aset dinilai bisa berikan kelonggaran fiskal bagi perusahaan, di samping mencari pinjaman.

"Karena kondisi keuangan masih memungkinkan untuk pinjam pinjam," kata Jarman, Jumat (13/11).

Jarman menambahkan, PLN sendiri diberikan beban tugas untuk fokus membangun transmisi dan jaringan distribusi. Untuk target 35 ribu MW sendiri PLN diberikan porsi 5 ribu MW dan sisanya diberikan kepada swasta melalui independent power producers (IPP). 

"Kemampuan finansialnya berapa kalau transmisi ada. Sebenarnya ini juga berlaku di negara lain ya seperti Malaysia. Swasta bisa memberikan pembangkit yang lebih murah kenapa tidak. Yang penting adalah bahwa backbone transmisi yang menjadi monopoli adalah dipegang negara," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika