REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan proyek 35 ribu megawatt (MW) tetap akan berjalan di tengah isu perombakan direksi dan komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Arya menilai pergantian direksi dan komisaris di tubuh perusahaan listrik pelat merah itu tidak memengaruhi rencana strategis pemerintah.

"Kalau belum direvisi berarti masih jadi prioritas," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (26/11).

Arya mengatakan, satu dari tiga kandidat dirut PLN yang diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi adalah mantan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) Rudiantara. Menurut Arya, dirut PLN yang baru memiliki tugas yang tidak mudah dalam sektor kelistrikan nasional.

"Yang pasti masalah energi terbarukan, mana saja yang harus didahulukan, itu jadi yang penting dimasukkan dalam bahan bakarnya PLN," ucap Arya.

Tugas lain yang menanti dirut baru PLN adalah menekan terjadinya pemadaman listrik atau byar pet yang masih kerap terjadi di daerah-daerah. "Kita saja di (Pulau) Jawa menikmati jarang listrik mati tapi daerah-daerah masih banyak listrik suka mati," kata Arya.

Arya menambahkan, dirut baru PLN juga wajib mendorong peningkatan pelayanan PLN kepada masyarakat. Selain itu, Arya mengindikasikan akan ada terobosan dalam sektor kelistrikan dalam waktu dekat, meski dia enggan menjelaskan lebih lanjut.

"Bakal banyak terobosan dalam waktu dekat minggu-minggu pertama Desember, akan ada sesuatu yang bagus bagaimana mengurangi bahan bakar impor," lanjut Arya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika