REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah menyepakati penambahan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel yang akan disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). KUR Ritel BRI akan ditambah sebesar Rp 6 triliun, sehingga target di akhir tahun menjadi Rp 71,580 triliun.
Sekretaris Komite Teknis Koordinator KUR Kementerian (Menko) Perekonomian Eny Widiyanti menjelaskan plafon KUR Ritel BRI sebelumnya sudah habis sejak 11 Maret 2016. Padahal, plafon yang diberikan sebelumnya yang sebesar RP 6 triliun dimaksudkan sampai akhir 2016.
“Jadi sudah disepakati untuk ditambah Rp 6 trilliun menjadi Rp 12 triliun untuk KUR Ritel,” kata Eny pada Republika, Rabu (25/5).
Sebelumnya, penyaluran KUR BRI ditargetkan sebesar Rp 67,5 triliun, rinciannya yaitu Rp 61 trilliun untuk KUR mikro, Rp 6 triliun untuk KUR ritel, dan Rp 500 miliar untuk TKI. Dari total realisasi yang mencapai Rp 26,987 triliun, realisasi KUR Mikro tercapai lebih dari Rp 20 trilliun. Sisanya KUR retail yang mencapai Rp 6,3 triliun.
Meski KUR Ritel ditambah, kata Eny, KUR Mikro BRI harus dikurangi sedikit. Hal ini berdasarkan arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalihkan Rp 1,92 triliun ke PT Permodalan Nasional Madani untuk KUR Supermikro.
“Jadi total KUR yang disalurkan untuk BRI sebesar Rp 59,080 triliun ditambah KUR Ritel Rp 12 triliun menjadi Rp 71,580 triliun,”jelas Eny.
Eny menjelaskan, KUR supermikro merupakan penyaluran KUR maksimal Rp 5 juta dan akan disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pola penyalurannya seperti penyaluran Program Membina Keluarga Sejahtera (Mekar), yang merupakan pembinaan ekonomi keluarga setempat agar dapat mengembangkan usahanya melalui pembinaan dari PT PNM.
"Suku bunga ke debitur 9 persen. Subsidi untuk supermikro lebih besar dibandingkan KUR mikro, yaitu 16 persen," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika