REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, realisasi penyerapan anggaran di Kementerian Perindustrian hingga 15 April 2016 masih rendah yakni hanya sebesar 10,54 persen atau senilai Rp 344,59 miliar. Padahal pagu anggaran yang disiapkan dalam Anggaran Pedapatan BElanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 3,27 triliun.

"Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh perubahan struktur organisasi dan transformasi nomenklatur, serta pejabat," ujar Saleh di Jakarta, Kamis (21/4).

Selain itu, kata Saleh, minimnya realisasi penyerapan anggaran di kuartal I 2016 disebabkan adanya beberapa kegiatan yang masih menunggu nota kesepahaman perjanjian kerja antara Kementerian Perindustrian dan pihak terkait. Untuk mempercepat penyerapan, Kementerian Perindustrian akan menyampaikan usulan perubahan nomenklatur kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selain itu, Saleh juga akan mempercepat proses revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan melakukan koordinasi dalam rangka mempercepat Nota Kesepahaman Kemenperin bersama pihak terkait.

"Kami sudah ada pengisian jabatan pada organisasi baru yang akan bertanggung jawab kepada pelaksanaan kegiatan anggaran secara keseluruhan," kata Saleh.

Saleh menambahkan, penyerapan tertinggi ada pada Direktorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebesar 15,51 persen dari pagu atau senilai Rp 586 miliar. Sementara itu, penyerapan anggaran  untuk pembangunan kawasan industri juga belum maksimal karena masih terkendala perizinan lahan di tingkat pemerintah daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengatakan, penyerapan anggaran Kuartal I 2016 di Kementerian Perdagangan juga masih rendah yakni sekitar 10 persen. Sebab, sebagian kegiatan masih dilelang dan beberapa sudah jalan namun belum pembayaran.

"Diharapkan sekitar Juli sampai Agustus 2016 target penyerapan bisa diatas 50 persen," ujar Srie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika